Selat Hormuz di Ambang Krisis, Akankah Jadi Alarm untuk Rupiah dan Inflasi Indonesia?

AKURAT.CO Selat itu sempit, tapi denyutnya mampu menggerakkan dunia. Di antara pantai Iran dan Oman, kapal-kapal tanker melintas membawa seperlima pasokan minyak global.

Setiap kali ketegangan militer meningkat di kawasan tersebut, pasar energi dunia pun ikut bergoyang.

Dari harga minyak yang bergerak aktif, pasar keuangan bereaksi hingga kepada negara-negara pengimpor energi termasuk Indonesia pun ikut merasakan riaknya.

Konflik terbuka antara Israel, Iran, dan keterlibatan Amerika Serikat bukan sekadar isu geopolitik. Mereka adalah variabel ekonomi global yang nyata.

Namun satu pertanyaan yang paling mendasar adalah. 'Akan sejauh mana eskalasi di sekitar Selat Hormuz bisa mengguncang rupiah, inflasi, dan daya beli masyarakat Indonesia?'

Jika dilihat bersama, secara geografis Selat Hormuz hanyalah jalur sempit selebar sekitar 33 kilometer di titik tersempitnya. Namun secara ekonomi, Hormuz merupakan salah satu arteri energi paling vital di dunia.

Mengutip hasil data dari berbagai lembaga energi internasional menunjukkan sekitar 20% perdagangan minyak mentah global melewati jalur ini setiap hari.

Secara tidak langsung, hal ini mengindikasikan gangguan sekecil apa pun, ancaman penutupan, sabotase, atau eskalasi militer langsung memicu lonjakan premi risiko di pasar minyak dunia.

Dalam beberapa episode ketegangan sebelumnya, harga minyak mentah Brent melonjak dalam hitungan hari akibat kekhawatiran pasokan terganggu.

Pasar energi bekerja dengan ekspektasi. Bahkan sebelum terjadi gangguan fisik, sentimen ketidakpastian sudah cukup untuk mendorong harga naik. Di sinilah konflik geopolitik berubah menjadi tekanan ekonomi nyata.

Harga Minyak dan Efek Domino ke Inflasi

Indonesia memang bukan lagi anggota OPEC dan produksi minyak domestiknya terbatas. Sejak awal 2000-an, Indonesia menjadi net importir minyak.

Artinya, ketika harga minyak dunia naik, beban impor energi pun akan ikut meningkat.

Data neraca perdagangan Indonesia menunjukkan komoditas energi khususnya minyak dan produk turunannya masih menyumbang porsi signifikan dalam impor nasional.

Kenaikan harga minyak global otomatis memperbesar tagihan impor, menekan neraca perdagangan, dan dalam situasi tertentu dapat memberi tekanan pada nilai tukar rupiah.

Dampaknya tidak berhenti di situ. Harga minyak yang lebih tinggi biasanya diterjemahkan ke dalam kenaikan harga BBM (jika tidak sepenuhnya disubsidi), biaya transportasi, hingga harga bahan pangan karena ongkos distribusi meningkat.

Inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang relatif terkendali dalam rentang sasaran 2–4%.

Namun pengalaman menunjukkan bahwa lonjakan harga energi global hampir selalu menjadi sumber tekanan inflasi yang signifikan. Komponen transportasi dan makanan bergejolak menjadi kanal utama rambatan.

Bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah, kenaikan harga energi terasa langsung ke dompet.

Ketika biaya transportasi naik dan harga kebutuhan pokok terdorong, ruang konsumsi non-esensial pun ikut menyempit.

Sedangkan di negara dengan struktur ekonomi yang ditopang konsumsi rumah tangga lebih dari 50% terhadap PDB, tekanan pada daya beli bukan sekadar isu mikro melainkan menyentuh jantung pertumbuhan ekonomi.

Emas dan Rupiah di Tengah Badai Sentimen Global

Selain melalui harga minyak, konflik geopolitik juga memengaruhi Indonesia lewat jalur pasar keuangan.

Dalam situasi ketidakpastian global, investor cenderung mencari aset aman (safe haven) seperti emas, dolar AS ataupun obligasi pemerintah AS. Fenomena ini sering memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Setiap kali ketegangan Timur Tengah meningkat, pasar valuta asing biasanya merespons cepat. Rupiah bisa mengalami tekanan depresiasi, terutama jika diiringi kenaikan harga minyak dan penguatan dolar AS.

Menurut pengamat komoditas dan mata uang, Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa eskalasi konflik Timur Tengah selalu mendorong kenaikan harga emas sebagai aset lindung nilai.

“Di hari Sabtu pagi itu ditutup di level USD5.280 per troy ounce. Mengalami kenaikan yang cukup tajam,” ujarnya.

Sedangkan untuk harga logam mulia dalam negeri, paparnya, tercatat Rp3.085.000 per gram. Koreksi tipis masih mungkin terjadi pada emas ke USD5.260 per troy ounce dan logam mulia ke Rp3.045.000 per gram.

Namun dalam jangka satu pekan, Ibrahim memproyeksikan reli lanjutan. Bahkan, hingga akhir pekan depan, emas dunia berpotensi menyentuh USD5.500 per troy ounce dan logam mulia Rp3.400.000 per gram.

“Ada kemungkinan besar bahwa di minggu depan harga emas itu akan melonjak. Resisten pertama di USD5.365 per troy ounce. Logam mulia kemungkinan besar di Rp3.150.000,” jelasnya.

Emas pun, lanjut Ibrahim, berpotensi melonjak ke USD6.000 per troyounce pada Maret 2026 atau besok. "Emas dunia di bulan Maret 2026 diperkirakan tembus USD6.000 per troyounce," tuturnya.

Depresiasi Rupiah

Namun ada yang lebih mengerikan lagi dibandingkan kenaikan emas, yakni Depresiasi rupiah yang diibaratkan bagai dua sisi koin.

Satu sisi, ia bisa meningkatkan daya saing ekspor. Namun di sisi lain, ia memperbesar beban impor termasuk impor energi dan berpotensi menambah tekanan inflasi.

Bank Indonesia dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar melalui bauran kebijakan moneter, intervensi pasar, serta penguatan cadangan devisa.

Namun stabilitas eksternal tetap sangat dipengaruhi dinamika global yang berada di luar kendali domestik.

Di sinilah konflik jauh di Timur Tengah bisa terasa dekat bagi pelaku usaha di Indonesia. Sebab fluktuasi rupiah memengaruhi biaya impor bahan baku, cicilan utang luar negeri, hingga sentimen pasar saham.

Akankah Berdampak ke APBN?

Lonjakan harga minyak global tidak hanya berdampak pada inflasi dan nilai tukar, tetapi juga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jika harga minyak dunia melampaui asumsi dalam APBN, pemerintah mau tidak mau akan menghadapi dilema, antara menaikkan harga BBM domestik atau menambah subsidi dan kompensasi energi.

Opsi kedua tentu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi meningkatkan beban fiskal.

Dalam beberapa tahun terakhir, belanja subsidi dan kompensasi energi menjadi salah satu komponen signifikan dalam belanja negara ketika harga minyak melonjak.

Ketika harga energi global tinggi, ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur atau perlindungan sosial bisa tergerus.

Namun di sisi lain, Indonesia juga merupakan eksportir komoditas tertentu seperti batu bara dan CPO. Dalam beberapa episode krisis energi global, kenaikan harga komoditas justru meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Artinya, dampak konflik terhadap APBN tidak selalu satu arah. Ia tergantung pada komposisi harga komoditas global dan struktur ekspor-impor Indonesia pada saat itu.

Lalu Bagaimana Dengan Konsumsi Rumah Tangga?

Struktur ekonomi Indonesia menunjukkan konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama PDB. Ketika inflasi energi meningkat dan rupiah tertekan, konsumsi menjadi variabel yang paling sensitif.

Kelompok kelas menengah, yang jumlahnya puluhan juta jiwa, memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan. Namun kelompok ini juga rentan terhadap tekanan biaya hidup. Kenaikan cicilan, biaya transportasi, dan harga kebutuhan pokok bisa menggerus kemampuan belanja.

Jika konflik berkepanjangan memicu kenaikan harga minyak global secara signifikan dan berkelanjutan, tekanan terhadap daya beli bisa lebih terasa.

Dalam skenario ekstrem, perlambatan konsumsi berpotensi menurunkan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, stabilitas harga energi bukan hanya isu makro, tetapi menyentuh dinamika sosial-ekonomi rumah tangga.

Risiko terhadap Perdagangan Global

Eskalasi konflik di Timur Tengah juga dapat mengganggu perdagangan global secara lebih luas. Selain minyak, kawasan tersebut menjadi jalur penting bagi perdagangan berbagai komoditas.

Gangguan pengiriman atau lonjakan biaya asuransi kapal dapat meningkatkan biaya logistik global.

Bagi Indonesia yang terintegrasi dalam rantai pasok internasional, kenaikan biaya logistik berarti peningkatan harga impor dan potensi gangguan pasokan bahan baku industri.

Sektor manufaktur yang bergantung pada impor komponen bisa menghadapi tekanan biaya. Dalam jangka pendek, hal ini dapat memengaruhi kinerja industri dan ekspor.

Lalu, apakah krisis ini sudah pasti akan mengguncang perekonomian Indonesia?

Tentu saja, jawabannya tergantung pada skala dan durasi konflik.

Jika eskalasi terbatas dan tidak mengganggu aliran minyak secara fisik, maka dampaknya mungkin hanya bersifat sentimen jangka pendek.

Namun jika terjadi gangguan pasokan nyata di Selat Hormuz, lonjakan harga minyak bisa signifikan dan berkepanjangan.

Dalam situasi seperti itu, respons kebijakan menjadi krusial. Pemerintah dapat mengoptimalkan bauran fiskal, misalnya dengan pengelolaan subsidi yang lebih terarah, sementara Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar.

Cadangan devisa yang memadai dan koordinasi kebijakan fiskal-moneter menjadi bantalan penting. Selain itu, diversifikasi sumber energi dan percepatan transisi energi domestik dapat mengurangi ketergantungan pada impor minyak dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, Selat Hormuz mungkin berjarak ribuan kilometer dari Indonesia. Namun dalam ekonomi global yang saling terhubung, jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang dampak ekonomi.

Harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, inflasi, dan daya beli masyarakat adalah mata rantai yang saling terkait. Konflik geopolitik dapat menjadi percikan yang memicu reaksi berantai.

Meski demikian, pengalaman Indonesia menghadapi berbagai krisis global dari krisis keuangan Asia hingga pandemi menunjukkan adanya ketahanan yang terus diperkuat melalui reformasi fiskal, penguatan sektor keuangan, dan diversifikasi ekonomi.

Pertanyaannya bukan semata apakah krisis geopolitik akan berdampak, melainkan seberapa besar dan bagaimana Indonesia akan meresponsnya.

Sebab dalam catur ketidakpastian global, stabilitas bukan hanya soal keberuntungan, akan tetpi hasil dari kesiapan dan koordinasi.

Disaat dunia kembali bergejolak, Indonesia sudah pasti akan dihadapkan pada ujian klasik seperti sebelumnya, yakni menjaga keseimbangan antara stabilitas makro, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan fiskal di tengah arus global yang tidak selalu bisa diprediksi.