Dampak Penutupan Selat Hormuz ke APBN 2026, Harga Minyak Naik ke USD120 per Barel, Belanja Bertambah Rp515 Triliun

AKURAT.CO Konflik antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga potensi kenaikan inflasi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperkirakan harga minyak mentah global berpotensi menembus kisaran USD100 hingga USD120 per barel jika konflik terus memanas.
“Proyeksi harga minyak mentah dapat menembus USD100-120 per barrel. Saat ini harga minyak sudah naik 13,4% dalam sebulan terakhir. Rally harga keatas masih terus berlanjut,” kata Bhima kepada Akurat.co, Senin (2/3/2026).
Baca Juga: Mitigasi Dampak Penutupan Selat Hormuz: Tambah Subsidi Energi atau Sesuaikan Harga BBM
Bhima menjelaskan, gangguan terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia. Selat tersebut merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak global.
Selain itu, situasi konflik juga membuat sejumlah perusahaan asuransi menolak memberikan perlindungan bagi kapal logistik yang melintasi kawasan konflik, sehingga memperbesar risiko gangguan distribusi energi.
“Situasi ini menyebabkan kesulitan importasi minyak bagi banyak negara. Karena kita net importir minyak, maka konsekuensi ke BBM nya memang besar,” ucapnya.
Bhima menambahkan, dalam simulasi APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel di atas asumsi APBN dapat menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun.
“Artinya jika minyak tembus USD100 sampai dengan USD120 maka belanja negara bisa naik hingga Rp515 triliun pada 2026. Bukan hanya beban subsidi BBM, tapi juga kompensasi ke Pertamina, dan beban subsidi listrik,” tambah Bhima.
Bhima juga mengingatkan adanya risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat fenomena flight to quality, yakni perpindahan dana investor global ke aset yang dianggap lebih aman di tengah ketidakpastian geopolitik.
Selain sektor energi, lonjakan harga minyak juga berpotensi memicu inflasi impor, terutama pada komoditas pangan yang sensitif terhadap fluktuasi kurs dan rantai pasok global, seperti kedelai, gandum, dan daging.
“Imported inflation dari minyak dan pangan akan menciptakan downward spirall ke daya beli masyarakat. Masyarakat jelas tidak siap harga bbm dan inflasi volatile food naik berlebihan. Jika konflik berlanjut dan meluas bahkan banyak negara berkembang jatuh pada krisis ekonomi,” tuturnya.
Senada dengan Bhima, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menilai konflik antara AS, Iran, dan Israel berpotensi berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas.
Faisal memperkirakan dalam jangka pendek harga minyak yang saat ini berada di kisaran USD70 per barel berpotensi naik ke level USD80 per barel. Namun jika konflik berdampak pada pasokan minyak di Selat Hormuz, harga minyak berpotensi melonjak hingga USD100 per barel.
Jika skenario tersebut terjadi, Faisal menilai dampaknya akan langsung terasa pada harga BBM di dalam negeri, khususnya untuk BBM nonsubsidi yang mengikuti pergerakan harga pasar global.
“Tapi khususnya adalah yang kalau yang BBM yang tidak disubsidi sudah pasti naik, sesuai dengan karena dia fluktuatif mengikuti harga pasar, nah sudah pasti dia perubahan harga internasional pasti sudah akan mengikuti,” ucap Faisal.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak juga berpotensi mendorong penyesuaian harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar yang digunakan oleh mayoritas masyarakat.
“Nah, jadi peningkatan harga ini akan tentu saja berpotensi mempengaruhi inflasi dan juga penurunan daya beli masyarakat pada umumnya karena kenaikan harga bensin dan solar,” tukasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










