Fitch Revisi Outlook Kredit RI, Airlangga: Dunia Akan Banyak Perubahan Karena Perkembangan di Timteng

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi keputusan lembaga pemeringkat global Fitch Ratings yang merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Meski demikian, Fitch tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB yang masih berada dalam kategori investment grade atau layak investasi.

Airlangga menilai perubahan prospek tersebut tidak terlepas dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memicu volatilitas pasar global.

Baca Juga: Fitch Revisi Outlook Kredit RI ke Negatif, Pertahankan Peringkat BBB

“Jadi memang ekonomi dunia outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah. Tetapi yang penting Indonesia tetap investment grade. Ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026 di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Dalam laporan terbarunya, Fitch menyatakan revisi outlook menjadi negatif mencerminkan meningkatnya risiko terhadap prospek fiskal dan ketidakpastian kebijakan di Indonesia. Namun lembaga tersebut tetap mempertahankan rating BBB karena menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat.

Fitch mencatat sejumlah faktor penopang peringkat kredit Indonesia, antara lain pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang relatif rendah, serta posisi cadangan devisa yang masih kuat. 

Data Bank Indonesia menunjukkan cadangan devisa Indonesia berada di kisaran lebih dari USD140 miliar pada awal 2026, cukup untuk membiayai lebih dari enam bulan impor.

Airlangga menegaskan pemerintah menjadikan catatan dari Fitch sebagai pengingat untuk memperkuat fondasi ekonomi, terutama dari sisi penerimaan negara. Menurutnya, peningkatan tax ratio menjadi fokus kebijakan fiskal ke depan.

“Itu untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita perkuat ke depan. Salah satunya dari segi penerimaan negara, dan pemerintah sudah mendorong implementasi Coretax di Kementerian Keuangan,” katanya.

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang tengah dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan memperluas basis pajak nasional. Selama beberapa tahun terakhir, rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 10–11% terhadap PDB, relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata negara berkembang.

Selain aspek fiskal, Fitch juga menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi agenda strategis pemerintahan baru. Menurut Airlangga, program tersebut harus dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Dirinya merujuk pada sejumlah kajian lembaga internasional yang menunjukkan dampak ekonomi dari investasi gizi. 

“Bank Dunia dan Rockefeller Foundation menggambarkan bahwa setiap satu dolar investasi dalam program gizi dapat menghasilkan manfaat ekonomi hingga tujuh dolar. Jadi ini investasi jangka panjang, bukan sekadar kebijakan jangka pendek,” ujar Airlangga.

Fitch juga menyinggung pembentukan Danantara, lembaga pengelola investasi negara atau sovereign wealth fund yang relatif baru. Airlangga mengakui lembaga tersebut masih memerlukan waktu untuk membangun rekam jejak di mata investor global.

“Danantara kan organisasi sovereign wealth fund yang baru. Belum semuanya mengenal, jadi track record-nya tentu perlu waktu untuk dibangun,” kata dia.

Secara historis, Indonesia pertama kali memperoleh status investment grade dari Fitch pada 2017, setelah sebelumnya kehilangan peringkat tersebut pada krisis finansial Asia 1998. 

Sejak saat itu, lembaga pemeringkat global seperti Fitch, Moody’s, dan S&P secara umum mempertahankan rating Indonesia dalam kategori layak investasi karena stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal.

Revisi outlook menjadi negatif berarti terdapat potensi penurunan peringkat dalam jangka menengah jika risiko fiskal atau ketidakpastian kebijakan meningkat. Namun status BBB yang masih dipertahankan menunjukkan bahwa risiko tersebut belum dianggap cukup kuat untuk menurunkan rating saat ini.