Kala Defisit Melebar, Ketergantungan Utang Jadi Sorotan

AKURAT.CO Wacana efisiensi fiskal kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit anggaran yang melampaui batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Batas tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, selama ini menjadi jangkar disiplin fiskal Indonesia.

Namun tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian kompleks. Beban pembayaran pokok utang dan bunga yang terus meningkat.

Ketidaktercapaian target penerimaan pajak, hingga tekanan eksternal berupa lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, menjadi faktor yang mempersempit ruang fiskal.

Pada saat yang sama, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut menambah tekanan terhadap pembiayaan negara.

Baca Juga: Menakar Batas Defisit 3 Persen APBN di Tengah Tekanan Global

Dalam situasi tersebut, opsi pembiayaan defisit melalui penambahan utang dinilai semakin terbatas. Selain kondisi global yang tidak sepenuhnya kondusif bagi ekspansi pembiayaan, penambahan utang juga berpotensi memperbesar beban fiskal di masa mendatang.

Menurut Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai bahwa praktik pembiayaan defisit selama ini telah menunjukkan pola yang berisiko terhadap keberlanjutan fiskal.

“Selama ini kita melihat gejala pembiayaan yang cenderung bersifat ‘gali lubang tutup lubang’. Untuk menjaga defisit tetap di bawah batas, pemerintah justru harus menambah utang baru. Ini berpotensi menciptakan ketergantungan fiskal yang semakin dalam,” ujar Suroto.

Sebab menurut Suroto, dalam jangka panjang, pola tersebut tidak hanya memperbesar beban pembayaran bunga utang, tetapi juga berpotensi mengurangi fleksibilitas kebijakan fiskal pemerintah.

Utang dan Risiko Kedaulatan Fiskal

Ketergantungan terhadap pembiayaan utang, terutama utang luar negeri, juga membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Selain faktor biaya, utang luar negeri sering kali disertai dengan berbagai prasyarat yang memengaruhi arah kebijakan ekonomi domestik.

Suroto menilai bahwa utang luar negeri tidak pernah sepenuhnya netral. Dalam banyak kasus, pembiayaan tersebut diikuti oleh kepentingan ekonomi tertentu dari pihak pemberi pinjaman.

“Utang luar negeri sering kali disertai komitmen yang pada akhirnya menguntungkan kreditur, misalnya dalam bentuk proyek infrastruktur yang mendukung kepentingan investasi asing, khususnya di sektor komoditas,” katanya.

Baca Juga: Urgensi Perppu Defisit APBN di Atas 3 Persen PDB

Dalam konteks tersebut, biaya yang ditanggung negara tidak hanya berupa bunga utang, tetapi juga mencakup berbagai biaya tidak langsung. Di antaranya adalah insentif fiskal seperti pembebasan pajak, tekanan terhadap standar lingkungan, hingga penggunaan tenaga kerja dengan biaya rendah.

Jika dihitung secara komprehensif, akumulasi biaya tersebut berpotensi lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh. Kondisi ini, dalam jangka panjang, dinilai dapat melemahkan struktur ekonomi nasional sekaligus mempersempit ruang kebijakan fiskal.

Lebih jauh, ketergantungan terhadap utang luar negeri juga dapat memengaruhi posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.

Negara debitur cenderung memiliki ruang terbatas dalam menentukan kebijakan strategis, termasuk dalam penetapan tarif, pengelolaan sumber daya, hingga regulasi investasi.

Dilema di Tengah Tekanan Global

Tekanan fiskal yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika global. Lonjakan harga energi akibat konflik geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, meningkatkan beban subsidi energi dan memperlebar potensi defisit.

Di sisi lain, ketidakpastian global juga memengaruhi arus modal dan nilai tukar. Ketika risiko global meningkat, investor cenderung beralih ke aset yang lebih aman, yang dapat memicu tekanan terhadap rupiah.

Dalam kondisi tersebut, ruang fiskal menjadi semakin sempit. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, yakni menjaga defisit tetap terkendali atau meningkatkan belanja untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Suroto menilai bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan efisiensi anggaran tidak cukup untuk menjawab tantangan tersebut.

“Efisiensi memang penting, tetapi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah strategi untuk memperkuat basis ekonomi domestik agar tidak terlalu bergantung pada pembiayaan utang,” ujarnya.