Tekan BBM, Pemerintah Siapkan Skema WFH 1 Hari Sepekan

AKURAT.CO Pemerintah menyiapkan kebijakan kerja fleksibel berupa work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai respons atas kenaikan harga minyak global yang berdampak pada konsumsi bahan bakar dalam negeri. Kebijakan ini ditargetkan mulai diterapkan setelah Lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, skema tersebut tengah dalam tahap kajian teknis dan akan berlaku lintas sektor, mencakup aparatur sipil negara (ASN), pemerintah daerah, hingga sektor swasta.

“Terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” ujar Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (20/3)2026).

Baca Juga: Stok BBM Nasional Cukup, Distribusi Dipastikan Tetap Lancar

Airlangga menjelaskan, skema awal yang disiapkan adalah satu hari WFH dalam lima hari kerja. Namun, implementasinya masih menunggu finalisasi teknis dan penetapan waktu resmi oleh pemerintah.

“Setelah Lebaran, tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” kata Airlangga.

Pemerintah juga menegaskan bahwa durasi kebijakan ini akan bersifat fleksibel dan bergantung pada dinamika global, terutama harga minyak dunia dan kondisi geopolitik.

“Nanti kita lihat situasi harga minyak, situasi perang, jadi kita ikuti situasinya,” ujarnya.

Dari sisi efisiensi, pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat menekan konsumsi bahan bakar secara signifikan. Airlangga menyebut potensi penghematan bisa mencapai sekitar 20% dari konsumsi mobilitas harian.

“(Respons Presiden) baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan,” jelasnya.

Sebagai konteks, konsumsi BBM nasional Indonesia berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 1,4 hingga 1,6 juta barel per hari.

Sementara itu, harga minyak mentah dunia sempat mengalami volatilitas tajam sejak 2025 akibat eskalasi konflik geopolitik dan gangguan pasokan energi global.

Baca Juga: Pasokan Energi Mulai Seret, Kamboja Cari BBM ke Malaysia dan Singapura

Dalam Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya, Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan energi nasional, termasuk melalui penghematan konsumsi BBM.

“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman,” kata Prabowo.

Secara historis, kebijakan WFH pernah diterapkan secara masif saat pandemi COVID-19 pada 2020–2022, yang terbukti menurunkan mobilitas masyarakat dan konsumsi energi transportasi. Data Kementerian Perhubungan saat itu mencatat penurunan mobilitas harian hingga lebih dari 30% di wilayah perkotaan, seiring penerapan pembatasan aktivitas.

Dari sisi dampak, kebijakan WFH berpotensi menekan beban subsidi energi dalam APBN, mengingat konsumsi BBM memiliki korelasi langsung terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi. Selain itu, pengurangan mobilitas juga dapat berdampak pada penurunan kemacetan dan emisi karbon di kota-kota besar.

Namun, penerapan lintas sektor juga menuntut kesiapan infrastruktur digital dan adaptasi model kerja di sektor swasta, terutama bagi industri yang tidak sepenuhnya dapat beroperasi secara jarak jauh.