Inflasi RI Tetap Terjaga Meski BBM Nonsubsidi Naik

AKURAT.CO Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada April 2026 diperkirakan hanya memberikan dampak terbatas terhadap inflasi nasional.

Bank Indonesia (BI) mencatat tambahan inflasi dari kebijakan tersebut berada di level 0,04%, menunjukkan daya tahan inflasi domestik di tengah tekanan energi global.

Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, menegaskan bahwa bobot BBM nonsubsidi dalam komponen inflasi relatif kecil sehingga tidak memicu lonjakan signifikan.

Baca Juga: Stok BBM Pertamina Aman di Tengah Perang Iran, Disebut Tak Semua Lewat Selat Hormuz

“BBM nonsubsidi, apabila kita lihat dengan bobotnya di inflasi, maka untuk bulan April ini bisa meningkatkan inflasi tapi tidak terlalu besar, hanya sebesar 0,04 persen,” ujar Aida dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Secara keseluruhan, BI tetap mempertahankan proyeksi inflasi dalam kisaran target 2,5±1% atau berada di rentang 1,5–3,5% untuk periode 2026 hingga 2027.

Dari sisi global, BI merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 dari 3,1% menjadi 3,0%. Meski demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dijaga pada kisaran 4,9–5,7%.

Deputi Gubernur BI lainnya, Ricky P. Gozali, menambahkan bahwa transmisi kenaikan harga energi tetap perlu diwaspadai karena dapat merambat ke harga barang dan jasa.

“Harga BBM akan memengaruhi harga barang dan jasa, seiring perkembangan global yang berdampak melalui jalur perdagangan dan harga komoditas,” kata Ricky.

Baca Juga: Harga BBM Naik, Pemerintah Harus Jamin Daya Beli Masyarakat Tetap Terjaga

Secara historis, penyesuaian harga BBM baik subsidi maupun non subsidi kerap menjadi pemicu utama lonjakan inflasi di Indonesia. Dalam beberapa episode sebelumnya, kenaikan harga energi berdampak langsung pada inflasi administered prices dan memicu efek lanjutan (second-round effect) ke sektor transportasi dan logistik.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, struktur inflasi Indonesia mulai lebih terkendali seiring penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan bergejolak.

Pada 2026, tekanan tidak hanya datang dari energi, tetapi juga potensi gangguan pasokan pangan akibat fenomena El Nino yang berisiko memicu musim kemarau panjang.

Dampak langsung bagi masyarakat diperkirakan terbatas, terutama karena kenaikan hanya terjadi pada BBM nonsubsidi yang mayoritas dikonsumsi kelompok menengah atas. Namun, risiko rambatan tetap ada melalui kenaikan biaya distribusi dan logistik.

Dari sisi pasar, stabilnya proyeksi inflasi memberikan sinyal positif terhadap kredibilitas kebijakan moneter. Hal ini penting untuk menjaga ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar, serta keberlanjutan konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi.

BI juga menegaskan kesiapan jaringan 46 kantor perwakilan dalam negeri untuk merespons potensi tekanan inflasi, baik dari energi maupun pangan.

“Ini semuanya untuk menjaga dari kecukupan pasokan, kemudian juga kelancaran dari distribusi serta stabilitas harga pangan di berbagai daerah,” ujar Ricky.

Ke depan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), termasuk operasi pasar murah, penguatan distribusi pangan, dan kerja sama antar-daerah.

Selain itu, koordinasi dengan Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi akan terus ditingkatkan guna memastikan penyaluran energi tepat sasaran dan tidak memicu distorsi harga.