Pemerintah Pasang Target Ambisius, Ekonomi 2027 Tembus 6 Persen

AKURAT.CO Pemerintah mulai mematok target pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif pada 2027.

Dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8-6,5%, lebih tinggi dibanding target APBN 2026 sebesar 5,4%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, arah kebijakan fiskal 2027 disusun untuk mempercepat laju ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

Baca Juga: Prabowo Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen hingga 6,5 Persen di 2027, Defisit Fiskal Ditekan

“Bapak Presiden telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2027 kepada DPR RI, dan dalam penyusunan APBN 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian yang tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam dokumen KEM-PPKF tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,82-12,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62-14,80% terhadap PDB dengan defisit anggaran dijaga di level 1,80-2,40% terhadap PDB.

Hal tersebut menjadi salah satu sinyal bahwa pemerintah mulai menggeser fokus dari sekadar menjaga konsumsi domestik menuju peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di level 5%, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pekerjaan dan daya beli masyarakat kelas menengah.

Selain itu, pemerintah juga memasang target penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30-4,87% pada 2027, lebih rendah dibanding target 2026 sebesar 4,44-4,96%. Tingkat kemiskinan juga diproyeksikan turun ke level 6,0-6,5% dari target 2026 sebesar 6,5-7,5%.

Di sisi lain, pemerintah tetap mengantisipasi tekanan eksternal terhadap ekonomi domestik. Nilai tukar rupiah dalam asumsi dasar ekonomi makro diperkirakan berada di kisaran Rp16.800-Rp17.500 per USD, lebih lemah dibanding asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per USD.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen pada 2027, Jarak Kaya dan Miskin Harus Menyempit

Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada di level 6,5-7,3%, sementara inflasi dijaga pada rentang 1,5-3,5%.

Untuk sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia dipatok di kisaran USD70-95 per barel. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak sebesar 602-615 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 934-977 ribu barel setara minyak per hari.

Sebagai informasi, target pertumbuhan ekonomi di atas 6% menjadi salah satu sasaran yang cukup ambisius bagi Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Mengutip hasil data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia terakhir kali menembus level 6% terjadi pada 2011, yakni sebesar 6,17%. Setelah itu, pertumbuhan cenderung bergerak di kisaran 5% akibat perlambatan global, pandemi COVID-19, hingga tekanan geopolitik dan suku bunga tinggi dunia.

Karena itu, target pertumbuhan 6,5% dalam RAPBN 2027 dipandang menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menyiapkan fase akselerasi ekonomi baru di era pemerintahan Prabowo.

Tak hanya pertumbuhan, pemerintah juga memasukkan indikator pembangunan manusia dalam sasaran 2027. Indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575 dari target 2026 sebesar 0,57. Sementara rasio gini diproyeksikan berada di level 0,362-0,367.

Adapun indeks kesejahteraan petani ditargetkan naik menjadi 0,8038 dibanding target sebelumnya sebesar 0,7731. Hal ini menunjukkan pemerintah masih menjadikan sektor pangan dan pertanian sebagai salah satu fokus utama kebijakan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Rapat tersebut dihadiri 451 anggota DPR RI dan dinyatakan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.