BI: Ekonomi Global 2026 Melambat, Inflasi Naik ke 4,3%

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) memperingatkan gejolak geopolitik akibat perang di Timur Tengah mulai memberikan tekanan serius terhadap ekonomi global dan pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kondisi tersebut dinilai mendorong pelarian modal asing dari emerging market menuju aset aman atau safe haven seperti dolar Amerika Serikat dan obligasi pemerintah AS.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan eskalasi konflik geopolitik membuat harga minyak dunia melonjak dan memperbesar tekanan inflasi global. Dampaknya, prospek pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan melemah.

Baca Juga: Bank Indonesia Siapkan Tujuh Langkah untuk Perkuat Rupiah

“Prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan akan lebih rendah menjadi 3 persen. Sementara itu, inflasi global meningkat 4,3 persen,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (20/5/2026).

Menurut Perry, memburuknya kondisi global membuat arah kebijakan moneter dunia kembali ketat. Sejumlah bank sentral global mulai mempertahankan bahkan menaikkan suku bunga acuan untuk menahan laju inflasi yang dipicu lonjakan harga energi dan ketidakpastian geopolitik.

BI mencatat suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat atau Fed Funds Rate (FFR) diperkirakan belum akan turun hingga 2026. Bahkan, peluang kenaikan suku bunga kembali terbuka pada 2027 apabila tekanan inflasi terus meningkat.

Di saat bersamaan, imbal hasil obligasi pemerintah AS juga bergerak tinggi. Yield US Treasury tenor 10 tahun tercatat sebesar 4,66%, sedangkan tenor dua tahun berada di level 4,11% per 19 Mei 2026. Tingginya yield tersebut dipicu ekspektasi pasar terhadap suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama serta membengkaknya defisit fiskal AS.

Kondisi itu dinilai menjadi magnet baru bagi investor global untuk memindahkan dana dari negara berkembang ke aset dolar AS. Aliran modal keluar atau capital outflow tersebut kemudian memperkuat indeks dolar AS dan memberi tekanan terhadap nilai tukar berbagai mata uang dunia, termasuk rupiah.

“Di pasar keuangan global, memburuknya kondisi global tersebut mendorong pelarian modal dari negara berkembang atau emerging market ke negara maju dan safe haven, termasuk US Treasury,” kata Perry.

Baca Juga: Usut Tuntas Korupsi CSR, KPK Periksa Dua Pejabat Bank Indonesia

BI menilai situasi saat ini memiliki pola yang mirip dengan periode pengetatan moneter global pada 2022 hingga 2023, ketika kenaikan agresif suku bunga The Fed memicu tekanan besar terhadap mata uang emerging market dan mempersempit ruang pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Namun kali ini, tekanan datang bersamaan dengan risiko geopolitik dan lonjakan harga energi dunia. Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya impor energi Indonesia serta menambah tekanan terhadap inflasi domestik apabila berlangsung dalam jangka panjang.

Berdasarkan data perdagangan terakhir, harga minyak mentah global masih bergerak volatil di tengah kekhawatiran gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi energi dunia.

Kondisi tersebut turut meningkatkan ketidakpastian di pasar saham, obligasi, hingga nilai tukar global.

Derasnya arus modal keluar dapat berdampak langsung terhadap stabilitas pasar keuangan domestik.

Tekanan terhadap rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor dan pembayaran utang luar negeri, terutama bagi sektor yang memiliki eksposur dolar AS tinggi.

Selain itu, suku bunga global yang tetap tinggi juga dapat memengaruhi biaya pendanaan pemerintah maupun dunia usaha. Investor cenderung menempatkan dana pada instrumen berisiko rendah dengan imbal hasil tinggi seperti obligasi AS dibanding pasar negara berkembang.

Meski demikian, BI memastikan koordinasi kebijakan dengan pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas eksternal dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat.

“Prospek pertumbuhan ekonomi dan pasar keuangan global yang terus memburuk membutuhkan respons dan sinergi kebijakan ekonomi nasional khususnya fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.