Rupiah Tembus Rp17.800, Pengamat: Ekonomi RI Mulai Mengkhawatirkan

AKURAT.CO Pakar ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam fase transisi menuju “lampu merah”.

Penilaian tersebut disampaikan menyusul pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus berlanjut dalam beberapa bulan terakhir.

Pada perdagangan 27 Mei 2026, rupiah tercatat berada di level Rp17.812 per dolar AS.

Menurut Noorsy, posisi tersebut sudah memasuki ambang psikologis yang sejak lama diprediksi akan menjadi titik rawan bagi stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga: Ekonomi Jalan Tengah Prabowo: Menjalankan Smart State Trading dengan Tata Kelola Modern Transparan

“Indonesia sudah dalam posisi transisi dari lampu kuning ke lampu merah. Ini sebenarnya sudah saya prediksi sejak 2024, bahwa nilai tukar rupiah akan sampai pada ambang batas psikologis Rp17.500-18.000,” ujarnya dalam podcast EdShareOn bersama Eddy Wijaya, Rabu (27/5/2026).

Melemahnya rupiah memicu kekhawatiran publik di media sosial terkait potensi terulangnya krisis moneter 1998.

Namun, Noorsy menilai kondisi saat ini berbeda dengan situasi krisis pada akhir 1990-an. Kala itu, kata dia, terjadi krisis kepercayaan publik yang berkembang menjadi ketidakpercayaan ekonomi dan politik secara bersamaan.

Selain itu, lemahnya pengawasan sektor perbankan memperparah tekanan terhadap sistem keuangan nasional. Menurutnya, saat ini ketidakpercayaan politik belum terjadi meski tekanan ekonomi mulai terlihat.

Namun, sejumlah indikator moneter menunjukkan adanya pelemahan yang perlu diwaspadai. Cadangan devisa Indonesia tercatat terus mengalami penurunan selama empat bulan berturut-turut sejak Januari 2026.

Di sisi lain, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% pada 20 Mei 2026 guna menjaga stabilitas rupiah dari tekanan eksternal.

Noorsy menilai dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan di pasar keuangan, tetapi juga mulai menekan sektor riil.

Kenaikan biaya impor bahan baku, energi, dan pangan dinilai berpotensi menurunkan daya beli masyarakat serta melemahkan aktivitas usaha, terutama UMKM.

Baca Juga: Gubernur Lemhannas Ajak Semua Pihak Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ia menyoroti data Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia yang turun dari 50,1 menjadi 49,1 pada pertengahan Mei 2026.

Angka tersebut berada di bawah level netral 50 yang menandakan aktivitas manufaktur mulai mengalami kontraksi.

“Artinya roda mesin produksi kita perlahan-lahan berhenti,” kata Noorsy.

Selain itu, ia juga menyoroti tingginya angka undisbursed loan atau kredit yang belum dicairkan oleh dunia usaha yang mencapai Rp2.527,46 triliun.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pelaku usaha cenderung menahan ekspansi akibat ketidakpastian ekonomi.

“Pengusaha sudah mendapat fasilitas kredit tetapi belum menggunakannya karena ketidakpastian kondisi ekonomi,” ujarnya.

Noorsy menyebut rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM telah mencapai 4,61% atau mendekati batas maksimum, jauh lebih tinggi dibanding NPL korporasi yang berada di level 1,6%.

Di tengah kondisi tersebut, penyaluran kredit dinilai masih lebih banyak mengalir ke korporasi besar dibanding sektor usaha kecil dan menengah.

“Makanya saya bilang, dibandingkan fiskal dan moneter, sektor riil yang terpukul,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Noorsy juga menawarkan lima pendekatan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Pendekatan pertama adalah pembangunan ekonomi berbasis sumber daya (resource-based approach).

Kedua, penguatan produktivitas nasional melalui reindustrialisasi sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita harus melakukan reindustrialisasi pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Ketiga, memperkuat kelembagaan ekonomi dengan memberikan dukungan lebih besar kepada UMKM sebagai penopang ekonomi nasional.

Keempat, melakukan pemisahan struktur pasar antara sektor komersial, sektor dengan harga terkendali, dan sektor layanan publik.

Sementara pendekatan kelima adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurut Noorsy, tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor terhadap perekonomian nasional.

“Pemerintahan harus dikelola dengan jujur dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.