Naik USD20 Miliar dalam 3 Bulan, ULN RI Tembus USD453,4 Miliar di Kuartal II-2026

AKURAT.CO Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat cukup signifikan pada kuartal II-2026. Bank Indonesia (BI) mencatat ULN mencapai USD453,4 miliar atau sekitar Rp7.000 triliun jika menggunakan asumsi kurs Rp15.500 per USD. 

Angka tersebut naik USD20 miliar dibandingkan posisi kuartal I-2026 yang sebesar USD433,4 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,4% (yoy), terutama didorong peningkatan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, meski nominal ULN meningkat, struktur jatuh tempo menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam melihat risiko utang Indonesia. 

Baca Juga: ULN Swasta Masih Lesu, Pemerintah Topang Pertumbuhan Utang RI

BI mencatat ULN Indonesia pada kuartal II-2026 didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 82,1% dari total ULN. Sementara rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 30,6%.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Ramdan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Kenaikan ULN pada kuartal II-2026 terutama berasal dari sektor publik. Posisi ULN publik meningkat seiring bertambahnya ULN pemerintah dan bank sentral, sementara ULN swasta masih mengalami kontraksi.

Pada kuartal I-2026, posisi ULN Indonesia tercatat USD433,4 miliar dengan pertumbuhan tahunan 0,8%. Dengan posisi USD453,4 miliar pada kuartal II-2026, secara nominal ULN bertambah sekitar USD20 miliar hanya dalam tiga bulan.

Kenaikan tersebut juga menunjukkan perubahan dibandingkan perkembangan pada awal 2026. Pada kuartal I, pertumbuhan ULN Indonesia masih relatif rendah, sedangkan pada kuartal II-2026 pertumbuhan tahunan meningkat menjadi 4,4%.

BI menjelaskan peningkatan tersebut terutama berasal dari ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Sementara itu, ULN swasta masih berada dalam tren kontraksi meski penurunannya mulai melambat.

ULN pemerintah menjadi salah satu komponen utama kenaikan ULN Indonesia. Pada kuartal II-2026, posisi ULN pemerintah tercatat USD216,3 miliar atau tumbuh 2,9% secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal II-2026 yang mencapai 3,8%. Pada kuartal I-2026, posisi ULN pemerintah berada di level USD214,7 miliar. Dengan demikian, secara nominal ULN pemerintah bertambah sekitar USD1,6 miliar dalam satu kuartal.

Menurut BI, perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi tersebut mencerminkan masuknya pembiayaan melalui instrumen pemerintah sekaligus menunjukkan masih adanya permintaan investor terhadap aset keuangan Indonesia.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," ujar Ramdan.

BI menyebut pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif. Penggunaan tersebut antara lain mencakup sektor kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.

Porsi terbesar ULN pemerintah berasal dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22% dari total ULN pemerintah. Berikutnya administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6%; jasa pendidikan 16,2%; konstruksi 11,5%; serta transportasi dan pergudangan 8,5%.

Berbeda dengan sektor publik, ULN swasta masih mengalami kontraksi. Posisi ULN swasta pada kuartal II-2026 tercatat USD194,6 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 0,6%. Meski masih turun, kontraksi tersebut lebih kecil dibandingkan kuartal I-2026 yang mencapai 1,3%.

Perbaikan terutama berasal dari lembaga keuangan. ULN sektor financial corporations mengalami kontraksi 3,4%, membaik dibandingkan kontraksi 6,3% pada kuartal sebelumnya.

Adapun ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,4% dari total ULN swasta.

Struktur ULN swasta juga relatif didominasi utang berjangka panjang. Pangsa utang jangka panjang mencapai 75,7% dari total ULN swasta.

Kondisi tersebut menjadi pembeda penting ketika melihat kenaikan ULN Indonesia. Pertumbuhan total ULN tidak seluruhnya berasal dari pembiayaan jangka pendek yang harus segera dilunasi, karena sebagian besar utang memiliki tenor panjang.

Selain nominal, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah rasio ULN terhadap PDB. BI mencatat rasio ULN Indonesia pada kuartal II-2026 sebesar 30,6%.

Rasio ini menunjukkan besarnya posisi ULN dibandingkan ukuran perekonomian Indonesia. BI menilai struktur tersebut masih sehat karena didukung dominasi utang jangka panjang.

"Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,6 persen pada kuartal II-2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 perrsen dari total ULN," kata Ramdan.

Artinya, pembacaan terhadap kenaikan ULN tidak cukup hanya melihat nominal USD453,4 miliar. Profil jatuh tempo dan kemampuan ekonomi dalam menopang kewajiban eksternal juga menjadi bagian penting dalam melihat risiko utang.

Di tengah kenaikan ULN, posisi cadangan devisa Indonesia juga menjadi indikator penting untuk melihat ketahanan sektor eksternal.

BI mencatat cadangan devisa pada akhir Juni 2026 mencapai USD145,6 miliar. Angka tersebut meningkat tipis dibandingkan USD144,9 miliar pada akhir Mei 2026.

Cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah. Posisi tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Kondisi ini menjadi salah satu indikator yang relevan ketika membicarakan kemampuan Indonesia menghadapi kewajiban eksternal. Sebab, kenaikan ULN perlu dibaca bersamaan dengan perkembangan cadangan devisa, arus modal, nilai tukar, serta kondisi neraca pembayaran.

Pada kuartal II-2026, arus investasi portofolio asing juga mencatat net inflow sebesar USDD8,5 miliar, terutama melalui SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

BI dan pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Fokusnya bukan hanya menjaga besaran utang, tetapi juga memastikan penggunaannya mendukung pembiayaan pembangunan dengan risiko yang tetap terkendali.

"Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujar Ramdan.