PWNU Ingatkan Pemprov Jakarta: Jangan Jadikan Air Bersih Barang Dagangan

AKURAT.CO Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jakarta menyatakan bahwa orientasi pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama dalam rencana pemerintah provinsi mengubah status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda.

Menurut Wakil Ketua PWNU Jakarta, Husny Mubarok Amir, secara teori, perubahan status tersebut bisa memperkuat investasi, memperbaiki tata kelola serta membuka peluang pengembangan yang lebih besar bagi PAM Jaya.

Namun, ia mengingatkan agar transformasi itu tidak menggeser pelayanan air bersih menjadi sekadar orientasi bisnis.

Baca Juga: Sambungan Baru Air Perpipaan Gratis Banjiri Jakarta, Warga Berebut Daftar Berlangganan PAM Jaya

"Kami memahami tujuan baik Gubernur Pramono Anung. Tetapi jangan sampai pelayanan air bersih justru seolah terlihat menjadi barang dagangan," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Husny menegaskan, pihaknya mendukung langkah Gubernur Pramono Anung untuk mengembangkan PAM Jaya, namun tetap menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dari pemprov.

"Kami mendukung jika orientasinya jelas dan berpihak pada warga. Jika tidak, kami akan menjadi pihak pertama yang mengingatkan," ujarnya.

Baca Juga: Jakarta Institute: Keraguan DPRD Soal IPO PAM Jaya Justru Merugikan Publik

Dia juga menyoroti bahwa dukungan publik hanya akan kuat apabila pemerintah menjamin tarif tetap terjangkau dan kualitas layanan meningkat.

"Kalau investasi masuk tapi tarif naik, ini jelas menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi perlu mekanisme kontrol yang ketat," kata Husny.

Lebih lanjut, Husny meminta Pemprov Jakarta membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis, termasuk rencana penawaran saham perdana (IPO) PAM Jaya.

Baca Juga: PAM Jaya Resmikan IPA Pesanggrahan Sekaligus Luncurkan Aplikasi Digital Layanan Air

"Transparansi adalah kunci utama. Kami mendukung arah perbaikan, tetapi jangan lupa melibatkan publik," pungkasnya.