Aplikasi JAKI Jadi Sorotan, Dinilai Lemah di Kebijakan dan Pengawasan

AKURAT.CO Carut marut penanganan laporan warga melalui aplikasi JAKI mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah.

Ia menilai perbaikan sistem tidak cukup hanya dari sisi teknis, tetapi juga harus melibatkan tenaga ahli yang memahami kebijakan publik secara komprehensif.

“Perlu melibatkan orang yang memahami kebijakan publik dan komunikasi kebijakan,” ujar Trubus saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, lemahnya kualitas kebijakan kerap menjadi akar persoalan layanan publik yang tidak tepat sasaran.

Karena itu, pengawasan dan evaluasi yang ketat dinilai penting untuk memastikan kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Harus ada pengawasan yang kuat untuk menilai apakah kebijakan itu bermanfaat atau tidak. Banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran, sehingga perlu proses seleksi dan evaluasi yang ketat,” jelasnya.

Trubus juga menyoroti pentingnya penguatan tim pendukung Gubernur Pramono Anung.

Baca Juga: Tak Terpengaruh Konflik, Jemaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April

Ia menekankan perlunya keterlibatan tenaga profesional, teknokrat, dan akademisi untuk menjawab kompleksitas persoalan di Jakarta.

“Jakarta ini kompleks, jadi butuh pendamping yang kompeten, baik dari kalangan profesional, teknokrat, maupun akademisi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberadaan tim seperti Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tetap relevan, selama diisi oleh figur-figur yang profesional dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat.

“Tim seperti TGUPP itu penting, asalkan diisi orang-orang yang benar-benar profesional dan mampu memberi masukan kebijakan yang tepat,” pungkasnya.