Marak Begal, Pemprov Jakarta Diminta Bangun Markas Besar Satpol PP

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta didesak segera membangun markas besar Satpol PP sebagai pusat komando pengendalian keamanan kota, menyusul maraknya kriminalitas jalanan terutama aksi begal di berbagai wilayah di Jakarta.

Anggota Komisi A DPRD Jakarta, Ongen Sangaji, menilai penguatan keamanan kota tidak cukup hanya mengandalkan patroli rutin. Tetapi harus dibarengi pembenahan sarana, sistem koordinasi, dan sumber daya aparat di lapangan.

Menurutnya, selama ini Satpol PP belum bekerja optimal karena terkendala minimnya fasilitas pendukung. Dia pun menyoroti kondisi di tingkat kelurahan, yang masih banyak belum memiliki ruang kerja tetap bagi personel Satpol PP.

Baca Juga: 'Jakarta Darurat Begal' Akibat Kondisi Ekonomi Sulit, Penindakan Represif Tak Cukup

"Bagaimana kita mau bicara keamanan Jakarta kalau sarana dasarnya saja tidak tersedia. Di banyak kelurahan, anggota Satpol PP bahkan tidak punya ruangan untuk bekerja. Setelah apel mereka akhirnya nongkrong di warung karena memang tidak ada tempat," kata Ongen saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).

Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perhatian terhadap infrastruktur penunjang keamanan di tingkat wilayah. Padahal, Satpol PP menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan merespons gangguan keamanan di masyarakat.

Keberadaan markas besar Satpol PP di tingkat provinsi menjadi kebutuhan mendesak, agar koordinasi pengamanan di Jakarta berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Markas itu nantinya diharapkan menjadi pusat kendali operasional yang dapat menghubungkan Satpol PP dengan kepolisian, aparat kewilayahan, hingga unsur pengamanan lainnya.

"Jakarta ini kota besar dengan tingkat mobilitas tinggi. Tidak bisa penanganan keamanannya berjalan sendiri-sendiri. Harus ada pusat komando yang jelas supaya koordinasi antarinstansi lebih cepat dan respons terhadap gangguan keamanan bisa lebih terukur," ujarnya.

Selain pembangunan markas besar, Ongen juga meminta Pemprov Jakarta memperbanyak pos Satpol PP di titik-titik strategis, terutama di kawasan jalan utama, pusat perdagangan, dan wilayah yang rawan tindak kriminalitas jalanan.

Baca Juga: Tindakan Tegas terhadap Begal Bukan Pelanggaran HAM

Menurutnya, keberadaan pos pengamanan penting untuk mempercepat penanganan di lapangan sekaligus meningkatkan pengawasan.

"Harus ada pos-pos di jalur utama seperti Sudirman sampai Tanah Abang. Jadi anggota punya titik koordinasi yang jelas. Ketika ada kejadian, respons bisa lebih cepat karena personel sudah tersebar dan siaga di lapangan," tuturnya.

Tak hanya soal infrastruktur, Ongen turut menyoroti keterbatasan jumlah personel Satpol PP. Menurut dia, minimnya anggota membuat jam kerja aparat menjadi panjang dan berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan maupun pelayanan di lapangan.