Anggaran Kementerian Pertahanan Naik Jelang Pemilu, Dipertanyakan Aktivis

AKURAT.CO Kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjelang Pemilu 2024 dipertanyakan kalangan aktivis. Mereka yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengendus nuansa politisasi.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid menilai, kenaikan anggaran pertahanan tidak wajar, karena terjadi pada momentum Pemilu 2024. Terlebih, kuasa pengguna anggaran, yakni Menhan Prabowo Subianto, turut berkontestasi pada Pilpres 2024.

"kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang Menterinya adalah calon presiden, yang berpasangan dengan anak dari presiden itu sendiri," kata Usman, di Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Baca Juga: Sebelum Naikkan Anggaran Pertahanan, Pemerintah Disarankan Lakukan Ini!

Kenaikan anggaran untuk Kemhan bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD4 miliar atau setara dengan Rp61,58 triliun. Kenaikan ini baru disepakati ketika Prabowo bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, pada 28 November 2023.

"Kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pasca pandemi adalah langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena tidak sesuai kebutuhan rakyat," tuturnya.

Koalisi merupakan gabungan LSM antara lain Amnesty Internasional, Imparsial, Kontras, YLBHI, PBHI, WALHI, ELSAM, Amnesty Internasional, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, dan ICJR.

Baca Juga: Prabowo: Fasilitas Kesehatan Memadai, Pertahanan Negara Kuat

Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri menyebut, sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan menjelang akhir masa pemerintahan. Maka publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu.

"Atas nama pertahanan, anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024. Belum lagi, di Kementerian Pertahanan sendiri terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara," kata Gufron.

Baca Juga: Pengamat: Anggaran Pertahanan Indonesia Tidak Masuk dalam Prioritas

Koalisi meminta kenaikan anggaran pertahanan ditunda untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan.

"Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi, tentunya akan sangat potensial disalahgunakan," tuturnya.