Uang Haram Mengalir untuk Pemilu, Jokowi Pastikan Proses Hukum Berjalan

AKURAT.CO Presiden Jokowi memastikan proses hukum dalam mengungkap adanya uang haram yang mengalir untuk kepentingan pemilu berjalan. Sikap ini disampaikan Jokowi menyikapi temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan, yang ditengarai hasil pencucian uang dari tindak pidana, untuk kepentingan kontestasi.
Jokowi mengingatkan, sesuai ketentuan, aktivitas ilegal dilarang dan terdapat payung hukum untuk melakukan pengungkapan. Dia memastikan, proses hukum bisa berjalan seiring temuan dari PPATK.
"Sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum," kata Jokowi, di Bogor, Selasa (19/12/2023).
Baca Juga: Uang Haram untuk Kampanye Puncak Gunung Es, Perkuat Praktik Jual Beli Suara
Kepala Negara mengingatkan pula segala aturan yang menjamin pelaksanaan pemilu berlangsung luber dan jurdil harus dilaksanakan. "Semua harus mengikuti aturan yang ada. Sudah," tuturnya.
PPATK menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan mengalir untuk kepentingan pemilu lantaran monitoring terhadap rekening khusus dana kampanye (RKDK) tidak mengalami pergerakan. Artinya, ada sumber lain yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan kampanye dan pemilu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








