Jokowi Tepis Isu Suasana Kabinet Tak Nyaman: Perbedaan Pilihan Itu Demokrasi, Tak Perlu Dibesar-besarkan

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu yang menyebut suasana Kabinet Indonesia Maju saat ini tidak nyaman di tengah kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, kabinet berjalan biasa saja, meski ada perbedaan pilihan politik dari masing-masing menteri.
Baca Juga: Mundur dari Kabinet, Pengamat: Mahfud Terlambat Ambil Sikap
"Biasa saja, bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan," kata Jokowi, usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dikutip Antara, Jumat (2/2/2024).
Dia juga mengatakan tidak ada masalah terkait soliditas dalam kabinet berkaitan dengan mundurnya Mahfud Md dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Menurutnya, semua menteri melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.
"Wong kabinet biasa-biasa saja, enggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, ya kunjungan ke daerah. Saya pun sama, saya rapat di Jakarta dan juga di daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini Kongres Ke-16 GP Ansor," kata Presiden.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan suasana Kabinet Indonesia Maju sudah tidak kondusif. Sebab, dirinya mendapat laporan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang mengaku mendapat perlakuan tidak nyaman ketika rapat kabinet akhir-akhir ini.
Baca Juga: Mahfud MD Mundur dari Kabinet, Zulhas: Kita Hormati, Itu Haknya
"Bahkan Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," ujar Hasto, di Media Center TPN, Menteng, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Tak hanya itu, penentuan penilaian akhir untuk Penjabat (Pj) daerah yang dilaksanakan secara tertutup.
"Jadi berbagai yang tidak kondusif pertama, untuk tim penilai akhir di dalam menentukan Pj-Pj yang sebelumnya itu dengan melibatkan banyak kementerian, sekarang dilaksanakan secara tertutup. Artinya ada kepentingan poltiik," beber Hasto.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini








