Begini Tugas dan Wewenang Luhut Binsar Pandjaitan Setelah Ditunjuk Jokowi Jadi Ketua Pengarah Industri Gim Nasional

Penunjukkan Luhut seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2/2024).

 

Pada salinan Pepres di laman jdih.setneg.go.id dikutip Kamis (15/2/2024), pada pasal 5 ayat 2 Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional terdiri atas pengarah dan pelaksana harian.

 

 

Diketahui, mengacu pada Perpres di atas, disebutkan bahwa industri gim merupakan faktor yang memiliki potensi ekonomi yang signifikan. 

 

Untuk mengoptimalkan hal tersebut, maka disebutkan dalam poin b, pemerintah mengakui perlunya kolaborasi antara berbagai pihak terkait.

 

Maka dalam poin c dijelaskan bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif diperlukan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan dalam industri gim.

 

Berdasarkan pertimbangan poin a, b, dan c, maka perlu ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

 

 

 

Sesuai dengan pasal 6, Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas.

 

Tidak hanya bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronasi, mereka juga bertugas untuk mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan guna permasalahan dan hambatan yang muncul.

 

Mereka juga bertanggung jawab menyusun strategi dan implementasi komunikasi publik secara komprehensif, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

 

Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi perubahan program.

 

 

Dalam pasal 7, pengarah bertugas untuk memberikan arahan, saran dan pertimbangan terhadap program tersebut serta berkewajiban melaporkan pelaksanaanya kepada Presiden secara berkala.

 

Lebih rinci, tugas Luhut tertuang dalam pasal 8 yakni dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

 

Dalam pelaksanaannya, ketua pengarah didampingi oleh sekretaris yang bertanggung jawab untuk memimpin sekretariat dan memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi.

 

 

Pengarah

 

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Wakil Ketua:

 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kepala Staf Kepresidenan

Gubernur Bank Indonesia

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

 

 

Pelaksana Harian

 

Ketua: Menteri Pariwisata dan Ekonomi/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

 

Wakil Ketua: Menteri Komunikasi dan Informatika

 

Anggota:

 

Menteri Dalam Negeri

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menteri Keuangan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Menteri Ketenagakerjaan

Menteri Perindustrian

Menteri Perdagangan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Menteri Pemuda dan Olahraga

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.