Anggaran Pemungutan Suara Ulang Memadai, Tidak Ganggu Pilkada 2024
Citra Puspitaningrum | 13 Juni 2024, 19:12 WIB

AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum memastikan anggaran Pemilu 2024 masih memadai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan legislatif, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.
Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, mengatakan, anggaran Pemilu 2024 yang sudah disiapkan untuk pencoblosan 14 Februari lalu sudah termasuk dengan gelaran PSU.
"Secara prinsip, anggaran KPU untuk pemilu ini sudah mencakup untuk antisipasi ketika terjadi PSU," katanya kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Menurut Yulianto, KPU saat merancang anggaran pemilu telah memikirkan langkah antisipatif, termasuk potensi pencoblosan putaran kedua.
"Prinsipnya tidak ada masalah untuk tindak lanjut dari aspek anggaran, untuk baik itu penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang," jelasnya.
Lebih lanjut, dia memastikan pelaksanaan PSU tidak mengganggu anggaran Pilkada 2024.
"Jadi, kalau untuk kabupaten/kota yang ketersediaan anggarannya kurang nanti akan dicukupi KPU provinsi karena skema kita begitu. Sudah kami sediakan untuk anggaran kebutuhan tindak lanjut putusan MK," pungkas Yulianto.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








