Pemerintah Mau Bentuk Koperasi untuk Berdayakan Pekerja Migran Purna Penempatan

AKURAT.CO Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), berencana membentuk koperasi untuk memberdayakan pekerja migran Indonesia (PMI) purna, sehingga bisa meningkatkan perekonomian mereka.

Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Sehingga hal itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pekerja migran yang telah selesai bekerja di luar negeri.

"Jadi, nanti ini kita sambungkan dengan Dekopin, sehingga kemudian nanti ada asas manfaat dan keberkahan yang bisa didapat oleh pekerja migran Indonesia dengan model Koperasi ini," kata Karding dalam acara Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (27/12/2024).

Selain PMI purna, koperasi PMI juga akan melibatkan keluarga PMI. "Jadi, orang (PMI) pulang atau keluarga PMI ini mereka bisa berusaha nanti bisa lewat koperasi," ujarnya.

Baca Juga: DPR Sesalkan Masih Banyak Barang Pekerja Migran Dibongkar Tanpa Izin di Bandara

Dia menjelaskan, keanggotaan PMI nantinya mengikuti aturan atau undang-undang yang mengatur perkoperasian. Sehingga, tercipta tradisi berkoperasi di antara para PMI purna yang menjadi anggota.

"Kita ikut undang-undangnya saja. Jadi, semua aturan kita ikuti saja. Intinya, bagi PMI harus kita bangun tradisi berkoperasi. Agar apa? Agar ekonomi mereka bisa jauh lebih bagus lewat tools koperasi," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) berharap, agar seluruh Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mendukung pengarusutamaan koperasi sebagai pilihan kelembagaan, sekaligus mempermudah untuk dilakukan intervensi dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Di mana dalam Asta Cita ke-2 dan 3, mendukung penguatan dan pengembangan koperasi diarahkan untuk mendukung beberapa program prioritas nasional. Di antaranya, swasembada pangan, pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi, serta industrialisasi hilirisasi melalui koperasi.

"Koperasi juga diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, mencegah stunting, mengentaskan kemiskinan, serta menggerakkan ekonomi rakyat," kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam Rakor Tingkat Menteri bersama Menko Pemmas di Jakarta, Selasa (17/12/2024).