Cegah Urbanisasi, Mendes Minta Pemda Optimalkan SDM Lokal

AKURAT.CO Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengimbau seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di desa dalam menuntaskan masalah pembangunan.

"Sebab mereka lah yang memahami betul terkait kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada di wilayahnya," kata dia dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, optimalisasi SDM desa dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi, sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan. Jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat, salah satunya demografi penduduk yang tak seimbang.

"Desa di Jepang itu kosong, jangan sampai terjadi di Indonesia, Pak. Ada 93 persen penduduknya ke kota, termasuk di Korea Selatan, 83 persen penduduknya bergerak ke kota. Kita ingin menyepak atau menghambat laju urbanisasi itu dengan memajukan desa-desa di Indonesia," imbuhnya.

Baca Juga: Komisi V Minta Mendes PDT Bentuk Tim Pengawasan Dana Desa

"Inti pokoknya, kita ingin pembangunan itu ada di desa, Pak. Kita ingin desa kita ini diperhatikan. Kalau pembangunan banyak di desa, pemuda pelopor desa dilibatkan, maka saya haqqul yakin desa akan maju dengan pesat," jelas mantan Anggota DPR RI itu.

Sementara itu, Pengamat Sosiologi Universitas Nasional (Unas), Sigit Rohadi, mengatakan banyak faktor yang menyebabkan masyarakat desa melakukan urbanisasi. Seperti mencari pekerjaan, mencari gaji yang lebih tinggi, serta dapat meraih pendidikan yang tinggi.

"Urbanisasi memotivasi untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi, serta pengembangan diri karena di kota kesempatannya pendidikan tinggi jauh lebih terbuka karena sarana prasarana lebih lengkap," jelasnya saat dihubungi akurat.co, Selasa (14/1/2025).

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat membangun sarana prasarana yang memadai di desa-desa, seperti halnya sarana pendidikan. "Minimal di desa pendidikan harus ada yang lulusan diploma. Ini untuk mendongkrak SDM yang berkualitas," ujarnya.

Selain itu, Sigit juga menyinggung terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) yang cukup rendah. 'Jangan sampai upah di desa gak ikut minimum di provinsi. Seakan-akan penetapan UMP hanya ada di kota besar, sedangkan di desa tidak dinaikan dan tidak ikut aturan pemerintah. Orang pasti akan lari mencari upah yang tinggi," tegasnya.