Komisi III DPR Apresiasi 100 Hari Prabowo, Dorong Pemberantasan Judol dan Perbaikan Hukum

AKURAT.CO Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, memberikan apresiasi atas tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja pemerintah di bidang hukum, khususnya dalam pemberantasan judi online (judol).

Menurut Abdullah, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pemerintah harus lebih gencar memberantas judol yang semakin masif dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Ia menyoroti sejumlah kasus tragis yang dipicu oleh kecanduan judol, seperti kasus pembunuhan keluarga yang diakhiri bunuh diri dan insiden istri membakar rumah suami akibat ketagihan judi online.

"Banyak rumah tangga yang hancur karena judi online. Ini fenomena yang sangat memprihatinkan," kata Abdullah dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

Baca Juga: Resmikan Proyek Ketenagalistrikan di 18 Provinsi, Prabowo Beri Apresiasi Kinerja Pemerintahan Jokowi

Ia juga menyoroti bahwa judi online telah menjangkau anak-anak.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 25 persen pelaku judol berusia di bawah 30 tahun.

Nilai transaksi judol sepanjang 2023 hingga 2024 mencapai Rp360 triliun, angka yang terus meningkat.

"Karena itu, pemerintah harus semakin serius memberantas masalah ini dengan melibatkan semua pihak," tegasnya.

Kedua, Abdullah meminta kepolisian lebih responsif terhadap laporan masyarakat terkait tindak kejahatan. Polisi tidak boleh menunggu kasus viral baru bertindak.

"Penegak hukum harus menerima dan melayani setiap laporan dengan baik tanpa meremehkan kasus apa pun," ujarnya.

Ketiga, ia menegaskan bahwa polisi harus menghentikan praktik membela anggota yang melakukan pelanggaran.

Baca Juga: Nusron Wahid Benarkan Ada Ratusan Sertifikat HGB di Kawasan Pagar Laut Tangerang

Menurutnya, petinggi Polri perlu mendalami kasus secara menyeluruh dan menindak tegas anggota yang bersalah.

"Membela anggota yang melanggar hukum hanya mencoreng citra kepolisian," katanya.

Keempat, Abdullah menyerukan penguatan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Ia meminta kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja lebih efektif dalam pencegahan dan penindakan korupsi.

"Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi. Para penegak hukum harus berani dan galak terhadap koruptor," tegasnya, menambahkan bahwa kinerja pemberantasan korupsi harus terus meningkat di masa mendatang.