Indonesia Jadi Negara dengan Ekonomi Terbesar ke-7 di Dunia, DPR: Belum Cerminkan Kesejahteraan Rakyat

AKURAT.CO Internasional Monetery Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional, kembali menempatkan Indonesia di posisi ke-7 negara dengan ekonomi terbesar dunia, berdasarkan produk domestik bruto (PDB) yang disesuaikan dengan paritas daya beli tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menilai posisi ini dinilai belum menjadi gambaran utuh tingkat kesejahteraan masyarakat di akar rumput.

"Tentu peringkat IMF kita apresiasi karena menjadi indikator potensi besar perekonomian Indonesia. Kendati demikian peringkat tersebut harus dilihat secara cermat karena belum menjadi gambaran utuh tingkat kesejahteraan masyarakat kita," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, Rabu (29/1/2025).

Baca Juga: Wapres Tekankan Pentingnya Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan data IMF, China tetap duduk di posisi pertama dengan capaian PDB senilai USD 39,44 triliun. Di posisi kedua adalah Amerika Serikat (AS) dengan capaian PDB senilai USD 30,34 triliun, disusul, India (USD 17,36 triliun), Rusia (USD 7,13 triliun), Jepang ( USD 6,77 triliun), dan Indonesia (USD 4,98 triliun).

Di posisi ke delapan Brasil dengan PDB USD 4,89 triliun, Prancis (USD 4,49 triliun), dan United Kingdom (UK) dengan PDB sebesar USD 4,42 triliun di posisi kesepuluh.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil. Kondisi ini, berpengaruh pada besaran PDB dan paritas daya beli. "Jika melihat peringkat IMF, posisi Indonesia ini tidak berubah sejak 2022. Jadi bisa jadi ekonomi kita memang masih stagnan," katanya.

Menurutnya, peringkat IMF adalah bentuk pengakuan atas potensi besar ekonomi Indonesia. Namun demikian, pemerintah harus melihatnya secara kritis dan cermat.

Baca Juga: Inovasi AI di inDrive: Transformasi Layanan Ride-Hailing, Pengiriman, dan Ekonomi Gig di 2025

"PDB PPP mencerminkan daya beli domestik, namun tidak mencerminkan kualitas pertumbuhan, distribusi kekayaan, atau keberlanjutan ekonomi. Kita masih menghadapi tantangan besar seperti kesenjangan ekonomi, daya saing industri yang rendah, dan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah," ujar Wakil Ketua Umum DPP PKB tersebut.

Selain itu, PDB juga tidak cukup merepresentasikan kesejahteraan masyarakat atau kemampuan Indonesia bersaing di pasar global. Karenanya, kebijakan strategis diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah industri, memperbaiki distribusi pendapatan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

"Pertumbuhan ekonomi harus berdampak nyata bagi masyarakat. Kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, dan keberlanjutan lingkungan adalah indikator keberhasilan sesungguhnya. Kita harus memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi ekonomi besar di atas kertas, tetapi juga maju secara substansi dan riil," pungkasnya.