BAM DPR RI Terima Aspirasi Aliansi Honorer R2 dan R3, Dorong Kebijakan Rekrutmen yang Lebih Adil

AKURAT.CO Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan sejumlah poin hasil audiensi dengan aliansi pegawai honorer R2 dan R3 kepada pimpinan DPR RI.

Menurut Netty, diperlukan kebijakan afirmatif (affirmative policy) dalam proses rekrutmen dan penerimaan tenaga honorer agar lebih adil dan berpihak.

Selain itu, diperlukan kejelasan dalam pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kesejahteraan tenaga honorer.

"Jumlah tenaga honorer ini tidak sedikit, mencapai 1,7 juta jiwa, sehingga perlu solusi yang komprehensif," ujar Netty usai audiensi di Ruang BAM DPR RI, Nusantara II, Senin (3/2/2025).

Netty juga menyoroti perlunya sistem rekrutmen yang lebih manusiawi dan menjamin keberlanjutan kerja tenaga honorer.

Menurutnya, banyak tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun justru kalah bersaing dengan peserta rekrutmen yang lebih muda.

"Setelah puluhan tahun mengabdi di berbagai daerah dan instansi, mereka harus bersaing dengan peserta yang lebih muda dan memiliki kompetensi berbeda. Tentu ini tidak adil dan berpotensi membuat mereka tersingkir," kata Netty.

"Kita harus mengakui bahwa pengabdian mereka sudah memberikan dampak besar dalam pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Perwakilan Aliansi Honorer R2 dan R3, Faisol Mahardika, menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada DPR, antara lain:

1. Pengangkatan sebagai ASN PPPK Penuh Waktu

- Menolak skema PPPK paruh waktu dan menuntut status PPPK penuh waktu bagi tenaga honorer R2 dan R3 yang telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

2. Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres)

- Mendesak pemerintah pusat segera menerbitkan Perpres yang mengatur pengangkatan seluruh tenaga honorer R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu.

3. Moratorium Rekrutmen CPNS dan PPPK Baru

- Meminta pemerintah menunda penerimaan CPNS dan PPPK baru hingga tenaga honorer dalam database R2 dan R3 diangkat sebagai PPPK penuh waktu.

4. Pengalihan Anggaran Kepegawaian ke Pemerintah Pusat

- Mengusulkan agar anggaran kepegawaian diserahkan ke pemerintah pusat, mengingat keterbatasan anggaran daerah sering menjadi alasan tidak diangkatnya tenaga honorer menjadi ASN.

"Kami berharap pemerintah tidak membuka rekrutmen CPNS dan PPPK baru sebelum tenaga honorer R2 dan R3 mendapatkan kepastian status. Jangan ada lagi janji-janji tanpa realisasi," tegas Faisol.

Sebelumnya, ribuan tenaga honorer R2 dan R3 dari berbagai daerah telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR-MPR RI pada Senin (3/2/2025).

Mereka menuntut kepastian pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu dan menolak skema kerja paruh waktu.