Pemerintah Bakal Beri Sanksi ke Platform Medsos yang Beri Akses ke Anak di Bawah Umur

AKURAT.CO Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan akan memberikan sanksi platform media sosial yang memberikan akses kepada anak-anak di bawah umur jika regulasi sudah ditetapkan.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dia mengatakan, Kementerian Komdigi tidak dapat mengatur mengenai larangan sepenuhnya kepada anak-anak untuk bermain media sosial. Karena akan sulit dijangkau oleh pihaknya.

Baca Juga: Menkomdigi: Pembatasan Akun Medsos untuk Kebaikan Anak, Bukan Batasi Akses Internet

Sehingga, yang paling ditekankan adalah perintah kepada platform media sosial untuk melarang anak di bawah umur mengakses pembuatan akun.

"Jadi harus ada teknologi yang dimiliki oleh platform ini yang bisa mengecek bahwa anak ini 15 tahun dia tidak boleh masuk, atau 16 tahun dia tidak boleh masuk, tapi kalau di rumahnya itu kami kalaupun ada aturan dia tidak masuk ranah dari Kementerian Komunikasi Digital," jelasnya.

"Misalnya pelarangan orang tua memberikan hp-nya dan itu sulit sekali untuk melakukan pengawasan. Jadi kami juga mau membuat aturan yang bisa kita awasi indikatornya jelas kalau yang terjadi di rumah itu kami tidak bisa mengawasi," tambahnya.

Baca Juga: 20 Link Download Poster Imlek 2025 Terbaru, Desain Unik dan Menarik Untuk Diunggah di Medsos

Maka dari itu, Meutya menyebut, sanksi akan diberikan kepada platform media sosial, bukan kepada masyarakat atau orang tua yang tidak mengawasi anak-anaknya.

"Dan sekali lagi sanksi yang akan ada Bapak, Ibu, bukan sanksi kepada masyarakat jadi sanksi kepada platform. Jadi ini tidak akan memberikan sanksi kepada anak-anak ini tidak akan memberikan sanksi kepada orang tua, ini memberikan saksi kepada platform," jelasnya.

"Platform yang membiarkan anak-anak bisa masuk melalui, membuat akun itulah yang kena. Ini dampaknya juga luar biasa tapi artinya bukan ranah Menkomdigi untuk misalnya memastikan bapak ibunya tidak memberikan aksesnya, karena secara teknologi kita tidak bisa pantau. Itu kami sekali lagi tidak mau membuat undang-undang yang tidak bisa kami pastikan jalan atau tidak," pungkasnya.