Tingkatkan PAD, Mendagri Dorong Kepala Daerah Bentuk Mal Pelayanan Publik

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia untuk membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP). Tak hanya mengoptimalkan pelayanan masyarakat, namun juga untuk menarik investasi pihak swasta, yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Maka swastanya, harus diberikan insentif, mulai dari perizinan dipermudah, kemudian dibuat sistem. Harus sudah ada Mal Pelayanan Publik, MPP. Jadi jangan dilempar-lempar ke sana kemari," kata Tito, Sabtu (22/2/2025).
Dengan adanya MPP, pemda akan lebih mudah menyelesaikan berbagai macam pelayanan bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Untuk itu, dia mendorong agar pembentukan MPP segera direalisasikan, khususnya di kabupaten dan kota besar.
"Terutama di kota yang ada perkotaannya, sama kabupaten yang kabupaten besar, wajib itu membuat ada one drop system, pelayanan terpadu satu pintu, Mal Pelayanan Publik. Sehingga semuanya tidak dilempar-lempar ke kepala dinas," ujarnya.
Baca Juga: Retreat Kepala Daerah Sudah Sesuai dengan Undang-undang
Dia berharap, kehadiran MPP dapat mendorong inovasi di tingkat Pemda. Antara lain, dengan mempermudah perizinan dan menyiapkan infrastruktur, sarana, serta prasarana guna mendukung investasi.
"Siapkan sarana prasarana untuk mereka, supaya berlomba-lomba datang ke tempat teman-teman. Supaya apa? PAD-nya naik, [sehingga] rekan-rekan punya uang untuk membuat program-program," tegasnya.
Selain itu, Tito juga memberikan apresiasi kepada MPP Kabupaten Badung, Bali. Dia menilai, MPP Kabupaten Badung telah berhasil memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menciptakan sistem kantor yang ramah, layaknya pelayanan di bank.
Dia pun mengimbau daerah lain, untuk berlomba-lomba menciptakan terobosan melalui MPP, agar semua pelayanan masyarakat, termasuk perizinan investasi dapat ditangani secara maksimal.
"Nah, ini tolonglah ini penting bagi rekan-rekan supaya ada kepastian, kemudahan. Dan ujungnya nanti swasta akan hidup. Begitu swasta hidup, PAD akan naik, dan swasta juga akan melakukan percepatan pembangunan," jelasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







