Kepala Daerah Diminta Perhatikan Kesetaraan Gender dalam Susun Kebijakan Inklusif

AKURAT.CO Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, meminta kepala daerah agar menyusun kebijakan yang inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Dia menegaskan, perencanaan pembangunan akan menjadi lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan, jika perempuan dapat berperan secara signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 281,6 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 142,2 juta laki-laki dan 139,4 juta perempuan. Angka ini menunjukkan, bahwa separuh penduduk Indonesia adalah perempuan.

Baca Juga: Srikandi BUMN dan UN Women Kerja Sama Kesetaraan Gender

Menurutnya, perempuan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Banyak analisis yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang maksimal, maka perempuan harus maju dan berperan setara dalam pembangunan.

"Semakin banyak bukti bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan sama baiknya dengan laki-laki," jelasnya dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

Dia mengatakan, dalam kehidupan sosial perempuan masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi yang menempatkannya lebih rendah dibanding laki-laki. "Perempuan masih mengalami pelabelan, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan," ujarnya.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di sejumlah daerah, menunjukkan ada daerah yang angkanya di atas rerata nasional, tapi juga tak sedikit yang di bawah nasional. Dirinya berharap, para kepala daerah yang baru dilantik dapat meningkatkan indeks tersebut.

"Mudah-mudahan dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru ini angka-angka ini akan mengalami peningkatan," jelasnya.

Baca Juga: Menteri PPPA: Pergub Harus Utamakan Kepentingan Gender

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, membeberkan berbagai program kementeriannya.

Pihaknya memiliki beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan daerah. Misalnya, pertumbuhan penduduk dan peluang bonus demografi. Kemudian ada pula persoalan pernikahan dini, kesehatan ibu dan anak, peran ayah, dan penanganan stunting.

"Ini isu-isu yang nanti akan kita kerjakan dalam quick win yang nanti ter-deliver ke dinas Bapak dan Ibu (kepala daerah) sekalian," ujarnya.

Terkait dengan isu perempuan, dirinya menjelaskan terdapat 11 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Keluarga ini menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, termasuk daerah.

"Karena keluarga dengan kepala keluarga perempuan ini penting untuk menjadi salah satu generasi yang butuh perhatian pemerintah," tegasnya.