Hindari Polemik, Presiden Prabowo Tidak Mau Gegabah Merespons Desakan Forum Purnawirawan TNI

AKURAT.CO Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas desakan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI.

Dari sebanyak delapan butir desakan, di antaranya adalah meminta Presiden Prabowo mencopot menteri-menteri yang masih punya kepentingan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian desakan meminta MPR RI mengganti Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI.

"Sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya delapan poin itu. Saya tentu akan menyampaikan apa yang saya dibicarakan dengan Presiden," kata Wiranto, saat sesi konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo sangat menghormati dan memahami pikiran-pikiran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI.

Baca Juga: Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Dilengserkan, Mengganggu Demokrasi

"Karena kita tahu beliau (Presiden Prabowo) dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian. Dan tentu punya sikap moral yang sama, ya dengan jiwa sapta marga dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu," jelas Wiranto.

Namun, lanjutnya, Presiden Prabowo sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta merta menjawab usulan tersebut karena masih perlu mempelajari masalahnya lebih lanjut.

"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu. Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," ujarnya.

Di sisi lain, Wiranto mengingatkan bahwa Indonesia menganut trias politika yakni adanya pemisahan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Maka presiden tidak akan menjawab atau merespons usulan-usulan yang bukan domainnya.

"Oleh karena itu, beliau berpesan kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra. Karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan menggangu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa," terang Wiranto.

Baca Juga: Purnawirawan TNI Desak Lengserkan Wapres Gibran, Boni Hargens: Murni Gerakan Politik yang Sarat Kepentingan 2029

Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 103 purnawirawan berpangkat jenderal, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal serta 91 purnawirawan kolonel.

Berikut isi tuntutan Forum Purnawirawan TNI:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan.
2. Dukungan terhadap Program Kabinet Merah Putih (Asta Cita) kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
3. Penghentian proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan.
4. Penolakan tenaga kerja asing asal Tiongkok, serta desakan agar seluruh TKA ilegal dipulangkan.
5. Penertiban pengelolaan tambang yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.
6. Reshuffle menteri yang terindikasi korupsi dan pemutusan hubungan dengan aparat yang masih loyal pada kepentingan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo.
7. Pengembalian fungsi Polri pada urusan kamtibmas di bawah Kemendagri.
8. Penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena keputusan MK yang dinilai melanggar hukum dan etika peradilan.

Baca Juga: Ada Operasi Politik di Balik Serangan ke Jokowi untuk Lemahkan Posisi Gibran