Kerusuhan di Lapas Muara Beliti, DPR Minta Pembenahan Tata Kelola Pemasyarakatan

Ahada Ramadhana | 11 Mei 2025, 12:15 WIB

AKURAT.CO Kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dinilai menunjukkan bahwa pengawasan dan tata kelola lembaga pemasyarakatan (lapas) masih menyisakan banyak persoalan yang perlu segera dibenahi.

"Peristiwa ini bukan sekadar insiden. Ini adalah panggilan mendesak untuk melakukan pembenahan sistemik terhadap pengelolaan lapas kita," ujar Ketua Komisi III DPR RI, Willy Aditya, Minggu (11/5/2025).

Willy menegaskan, lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan dan reintegrasi sosial bagi warga binaan.

Namun dalam praktiknya, warga binaan masih kerap dipandang sebagai pesakitan berdasarkan pola pikir lama, sehingga menciptakan ruang yang rentan konflik.

"Lapas dan rutan adalah ruang pemulihan dan perbaikan, bukan sekadar tempat penghukuman. Karena itu, pengelolaan lapas harus dilengkapi program rehabilitasi dan dikelola oleh SDM yang dibekali keterampilan sosial," jelasnya.

Seperti diketahui, kerusuhan di Lapas Muara Beliti terjadi pada Kamis pagi (8/5/2025), dipicu oleh razia HP yang dilakukan sejak malam sebelumnya. Situasi memanas hingga menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas.

Pihak lapas kemudian meminta bantuan Polres, Kodim, dan Brimob untuk mengendalikan situasi. Saat ini, Polres Musi Rawas tengah menyelidiki napi yang diduga menjadi provokator.

Menurut Willy, reformasi pengelolaan lapas harus mencakup metodologi rehabilitasi, sistem pengawasan internal, regulasi, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Reformasi tata kelola lapas adalah pekerjaan besar, tetapi tidak bisa lagi ditunda. Integritas lembaga pemasyarakatan harus dipulihkan agar fungsinya sebagai tempat pembinaan berjalan semestinya," tegasnya.

Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh lapas, terutama dalam aspek penerapan aturan, transparansi, serta pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi.

"Kuncinya memastikan aturan dipahami bersama dan ditegakkan secara konsisten, serta program deradikalisasi dan rehabilitasi berjalan efektif. Pendekatannya harus humanis," tambah Willy.

Willy berharap warga binaan yang telah kembali ke masyarakat dapat bertransformasi menjadi individu yang produktif dan berkontribusi positif.

Ia meyakini, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia.

"Kami yakin pemerintah memiliki komitmen yang sama dengan DPR untuk memastikan program pembinaan di lapas dan rutan berjalan lebih baik. Kami di DPR akan terus mengawal upaya perbaikan ini," pungkas Willy.