Masinton Pasaribu: Jika Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Lalu Reformasi 1998 Pengkhianatan?

AKURAT.CO Politikus PDI Perjuangan dan Aktivis 1998, Masinton Pasaribu, merespons wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, dengan nada kritis.
Ia mengingatkan, keputusan tersebut harus direnungkan secara serius oleh seluruh elemen bangsa, khususnya para pelaku gerakan Reformasi.
“Ini harus kita renungkan bersama. Saya juga mengajak teman-teman aktivis 1998 untuk merenung jika Pak Harto diberikan gelar pahlawan,” ujar Masinton usai menghadiri acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi: Memperingati Reformasi 1998, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Bupati Tapanuli Tengah itu menilai, bila Soeharto diberi gelar pahlawan, maka gerakan Reformasi 1998 yang menggulingkannya bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan.
Padahal, kata dia, Reformasi merupakan tuntutan sejarah yang membawa Indonesia pada era demokrasi.
“Kalau Soeharto diberi gelar pahlawan, lalu aktivis Reformasi dianggap apa? Gerakan kami itu bukan pengkhianatan, melainkan perjuangan untuk perubahan dan demokrasi,” tegasnya.
Masinton menegaskan bahwa sejarah terus bergerak dan Reformasi 1998 merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi bangsa.
Baca Juga: Cicil Emas di Pegadaian Dapat Diskon Uang Muka, Ini Caranya!
Oleh karena itu, menurutnya, wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebaiknya dihentikan.
“Reformasi adalah tuntutan zaman. Maka polemik soal gelar pahlawan untuk Soeharto sebaiknya tidak usah dilanjutkan,” ujarnya.
Saat ditanya siapa yang lebih layak diberi gelar pahlawan antara Soeharto dan Marsinah—buruh perempuan yang tewas secara misterius usai memimpin aksi mogok kerja pada 1993—Masinton menjawab tegas.
“Marsinah adalah simbol perjuangan rakyat kecil, kaum buruh tertindas yang memperjuangkan keadilan. Dia adalah pejuang sejati,” kata Masinton.
Ia menilai Marsinah merepresentasikan perlawanan terhadap penindasan kekuasaan dan kekuatan modal yang berkolaborasi dengan negara.
“Bagi kami, Marsinah adalah pejuang hak-hak buruh, yang gugur melawan kekuatan modal dan kekuasaan,” tegasnya.
Masinton pun menekankan pentingnya menjaga hak-hak buruh, baik secara ekonomi maupun politik.
Ia menutup pernyataannya dengan jawaban lugas saat kembali ditanya siapa yang lebih layak menyandang gelar pahlawan.
“Lah, iyalah (Marsinah),” pungkasnya.
Baca Juga: KPK Sita Tiga Mobil dari Kantor Kemnaker, Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi RPTKA
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 3Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 4Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 7Kalender Jawa 4 Juni 2026: Weton Kamis Pahing Punya Karakter Cerdas dan Penuh Perhitungan
- 8Kalender Jawa 3 Juni 2026: Watak Weton Rabu Legi, Sosok Jujur yang Disukai Banyak Orang
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









