Haji 2025 Masih Bermasalah: Tenda Padat, Bus Telat, Furoda Gagal Berangkat

AKURAT.CO Pelaksanaan ibadah haji 2025 dinilai memiliki sejumlah kelebihan, namun juga menyisakan banyak catatan penting untuk dievaluasi ke depannya.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Haji dan Umrah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Mardadi, saat diwawancarai oleh Akurat.co, Rabu (11/6/2025).

Menurutnya, persoalan mendasar yang kembali muncul adalah kurangnya koordinasi antarlembaga, terutama antara Kementerian Agama (Kemenag) dan otoritas Saudi.

“Ditambah lagi, pihak syarikah (perusahaan penyedia layanan haji di Saudi) seringkali tidak memenuhi standar, seperti tenda yang terlalu padat atau bus yang tidak datang tepat waktu,” ujarnya.

Di sisi lain, Dadi menyoroti adanya sejumlah peningkatan layanan, terutama dari sisi akomodasi dan keberangkatan jemaah.

Kemitraan dengan perusahaan lokal Saudi lewat sistem syarikah dinilai sebenarnya bisa membuat layanan transportasi, konsumsi, dan akomodasi lebih terorganisir—terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina).

Program Makkah Route Initiative juga disebut berhasil memperlancar proses imigrasi jemaah, ditambah dengan layanan fast track di Bandara Soekarno-Hatta, Solo, dan Surabaya yang mempermudah keberangkatan.

“Layanan kesehatan juga patut diapresiasi. Jumlah tenaga medis maksimal, ketersediaan vaksin meningitis dan polio, serta dukungan fasilitas kesehatan dari Saudi menunjukkan komitmen bagi jemaah, terutama lansia,” katanya.

Namun, Dadi mengingatkan bahwa keluhan jemaah, terutama yang viral di media sosial, tidak bisa diabaikan.

Salah satunya adalah soal bus antarjemaah yang sering terlambat dan tenda di Mina yang penuh sesak—berisi hingga 280–300 orang, padahal idealnya hanya 200.

Masalah lainnya adalah keterlambatan distribusi kartu Nusuk hingga kegagalan ribuan jemaah furoda berangkat, karena visa mujamalah tidak keluar, meskipun mereka telah membayar biaya antara Rp300 juta hingga Rp500 juta.

“Bahkan ada kasus tragis, jemaah Indonesia meninggal di gurun karena berangkat secara ilegal. Belum lagi dugaan pungutan liar yang masih terjadi,” imbuhnya.

Dadi juga menyoroti minimnya edukasi kepada jemaah, yang membuat mereka mudah tergiur oleh travel nakal, apalagi dengan biaya haji reguler sebesar Rp89,41 juta dan masa tunggu puluhan tahun.

Ia menyebut, cuaca ekstrem dan kepadatan hingga 1,67 juta jemaah dari 171 negara juga menjadi tantangan tersendiri dalam hal logistik.

Dibandingkan dengan pelaksanaan haji 2024, menurut Dadi, haji 2025 lebih baik dalam layanan kesehatan dan proses keberangkatan, tetapi transportasi dan akomodasi masih jadi titik lemah yang berulang setiap tahun.

Ia menyarankan agar ke depan Pemerintah dan DPR mengambil tiga langkah utama:

Membentuk satgas lintas kementerian (Kemenag, Kemenkes, Kemenlu) untuk koordinasi cepat dengan pemerintah Saudi.
Melakukan negosiasi ketat dengan syarikah Saudi terkait standar tenda dan bus.
Menggencarkan edukasi anti-haji ilegal dan menghentikan komersialisasi haji furoda yang tanpa kepastian.

“DPR tidak perlu bentuk pansus, cukup Timwas Haji yang bekerja serius. Jika rekomendasi 2024 dijalankan, banyak masalah bisa dicegah. Haji 2025 sudah lebih maju dari sisi teknologi dan medis, tapi logistik dan furoda tetap jadi sumber kekecewaan,” pungkasnya.