Puan Desak Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Nasional Antisipasi Badai PHK

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah segera bertindak untuk mengantisipasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang makin meluas, khususnya di daerah berbasis pariwisata seperti Bali.

Menurutnya, lonjakan PHK di Pulau Dewata menunjukkan kerapuhan sektor ketenagakerjaan nasional.

“Kita berharap pemerintah bisa segera bertindak nyata menyelamatkan para tenaga kerja kita,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

Ia menilai, fenomena PHK massal di Bali bukan sekadar kasus sporadis, melainkan gejala sistemik akibat ketergantungan pada sektor tertentu tanpa mitigasi ketenagakerjaan yang memadai.

“Badai PHK ini terjadi karena sebab-akibat yang jelas. Pemerintah harus menjawab tantangan ini, bukan sekadar menyaksikan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Puan menyoroti dampak ekonomi dari PHK massal, mulai dari lesunya industri hingga menurunnya daya beli masyarakat. Ia mengkritik belum adanya langkah konkret dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menghadapi krisis ini.

Baca Juga: Diduga Sarat Kepentingan, Kemendagri Didesak Kembalikan 4 Pulau ke Aceh

“Hingga kini belum terlihat skema reskilling yang siap dijalankan. Belum ada dukungan nyata bagi para korban PHK yang ingin menjadi wirausaha atau masuk ke sektor informal,” ujarnya.

Ia juga menilai gelombang PHK yang kini merambah dari sektor manufaktur ke pariwisata menunjukkan lemahnya daya tahan sistem ketenagakerjaan nasional.

Bahkan daerah seperti Bali, yang menjadi ikon pariwisata nasional, seolah dibiarkan menghadapi krisis sendirian.

Karena itu, Puan mendorong pembentukan Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK, dengan fokus pada wilayah terdampak seperti Bali, Batam, dan kawasan industri strategis lainnya.

“Evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran juga diperlukan. Efisiensi tetap harus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Sektor seperti MICE yang punya multiplier effect tinggi tidak bisa dipukul rata seperti sektor belanja birokrasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puan meminta sinergi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pariwisata, dalam merancang pelatihan digital, program alih profesi, serta penguatan UMKM berbasis pariwisata.

Baca Juga: Puan Dukung Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen: Bukti Komitmen Prabowo pada Supremasi Hukum

“PHK bukan sekadar angka di statistik. Ini menyangkut kehidupan jutaan keluarga. Negara tidak boleh sekadar tampil di forum-forum internasional, tapi harus hadir nyata untuk rakyat yang kehilangan pekerjaan dan harapan,” tandasnya.

Sebelumnya, sebanyak 100 pekerja dari salah satu hotel besar di Badung, Bali, telah terkena PHK sejak awal 2025 akibat lesunya kegiatan MICE.

Terbaru, 70 karyawan PT Coca Cola Bottling Indonesia juga dipastikan dirumahkan menyusul penutupan pabrik di Mengwi, Bali, mulai 1 Juli 2025.