Kasus Beras Oplosan, Pramono Didesak Segera Nonaktifkan Pimpinan Food Station

AKURAT.CO Dugaan pengoplosan beras oleh PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) kian memicu keresahan publik. Sebabnya jelas, yakni praktik ilegal itu sudah mencederai keadilan sosial.

Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto (SGY), mendesak Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk segera menonaktifkan seluruh jajaran pimpinan PT FSTJ , sebagai langkah penting menyelamatkan kepercayaan masyarakat.

"Masalah ini serius dan menyangkut hak rakyat atas pangan yang aman, sehat, dan sesuai standar. Gubernur harus bertindak cepat, tegas, dan sistematis," kata SGY saat dihubungi, Kamis (17/72025).

Baca Juga: Hasil Uji Lab Tunjukkan Beras di Food Station Tak Sesuai Standar Mutu

Dia menyebut, dugaan pelanggaran mutu beras FSTJ telah diperkuat oleh hasil uji laboratorium dari lima lembaga independen dan temuan investigasi Satgas Pangan. Selain itu, produk beras yang dijual tidak memenuhi standar mutu premium dan dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai langkah awal, SGY menegaskan pentingnya menonaktifkan jajaran direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas FSTJ. Penonaktifan sementara ini diperlukan untuk menjamin independensi dan objektivitas proses investigasi.

"Langkah ini adalah bukti komitmen terhadap prinsip good governance dan akuntabilitas publik," jelasnya.

Menurutnya, Gubernur Pramono perlu memerintahkan audit forensik menyeluruh oleh lembaga independen terhadap rantai produksi dan distribusi FSTJ. "Audit ini krusial untuk mengungkap kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam pengoplosan, manipulasi harga, atau pelanggaran standar mutu," ujarnya.

Baca Juga: Warga Jakarta Kena Tipu Beras Oplosan, PSI Dukung Penuh Investigasi PT Food Station

Dia juga meminta penghentian sementara distribusi beras FSTJ yang diduga bermasalah, sebagai bentuk perlindungan konsumen. "Distribusi harus dihentikan agar masyarakat tidak lagi menjadi korban. Ini tindakan preventif sekaligus penegasan komitmen Pemprov terhadap keamanan pangan," tegasnya.

Menurutnya, Pramono tidak boleh ragu untuk bertindak cepat demi menjaga integritas BUMD dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pangan di Jakarta. 

"Saatnya reformasi total di tubuh Food Station. Jangan beri celah pada pelanggaran yang mencederai hak rakyat," pungkasnya.