Puan Soroti Temuan Pegawai BUMN Dapat Bansos, Minta Verifikasi Data Penerima Diperketat

AKURAT.CO DPR RI menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mengungkap adanya pegawai BUMN menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya verifikasi data agar bantuan sosial tepat sasaran, agar kejadian serupa tidak terulang.

Dia mengingatkan, data penerima yang akurat akan memastikan bantuan seperti BSU benar-benar diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan, sehingga tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Baca Juga: 56.351 Warga Jakarta Terima Bansos, Lansia hingga Anak-anak Dapat Rp300 Ribu per Bulan

"Saya tetap berharap, menghimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengubah atau menyalurkan program bantuan tanpa verifikasi data yang detail dan akurat. 

"Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut," tegasnya.

Puan menuturkan, pengalaman saat dirinya menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), menunjukkan pentingnya koordinasi lintas kementerian berbasis data terkini. 

Data yang valid menjadi landasan untuk memutuskan apakah suatu program perlu diubah, diganti, diperbaiki, atau dievaluasi. "Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya," pungkas Puan.

Baca Juga: Cara Cek dan Besaran Bansos PKH Serta BPNT Tahap 3 Tahun 2025

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya kejanggalan dalam data penerima bansos. Temuan itu mengungkap ribuan nama dari profesi dengan penghasilan tinggi, justru tercatat sebagai penerima bantuan.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebutkan terdapat ribuan penerima bansos yang berasal dari kalangan profesi berpenghasilan tinggi.

Ribuan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat menjadi penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang diajukan Kementerian Sosial (Kemensos), bahkan ribuan dokter dan pekerja di level eksekutif juga menjadi penerima bansos.

Ivan menyebut, di salah satu bank saja terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 7.479 orang berprofesi sebagai dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja di level eksekutif atau manajerial.

"Dari profil yang kami temukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN, 7.479 orang berstatus dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial," ujar Ivan di Kemensos, Kamis (7/8/2025).