Setahun Pemerintahan Prabowo Berhasil Selamatkan Rp1000 Triliun Uang Negara dari Korupsi

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus memperkuat tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.
Presiden Prabowo menyebut dalam satu tahun pertama pemerintahan, sebanyak Rp306 triliun anggaran negara yang rawan korupsi telah dialihkan ke program-program prorakyat.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinannya, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Baca Juga: Ada Kementerian Haji, Prabowo Minta Biaya Haji Makin Turun dan Waktu Tunggu Dipercepat
"Kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi, kita alihkan untuk program-program prorakyat. Rp300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat," ujar Presiden Prabowo.
Dia menjelaskan bahwa pengalihan anggaran ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara efisien dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan berhenti di meja birokrasi.
"Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable," kata Presiden Prabowo.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Angka 5 Persen, Prabowo: Ini Kerja Keras Kita Semua
Dalam arahannya, Presiden Prabowo memuji keberanian aparat penegak hukum yang bekerja tegas dan tanpa pandang bulu hingga berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam dan penyelewengan anggaran.
"Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan," katanya.
Presiden Prabowo menegaskan, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum tetapi juga soal reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.
Baca Juga: Dongkrak Pendidikan, Prabowo Bakal Pakai Uang Sitaan dari Koruptor untuk Tambah Beasiswa LPDP
Ia menilai langkah efisiensi anggaran harus terus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum agar mereka dapat bekerja dengan martabat.
"Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








