Pembentukan Tim Koordinasi Bukti Keseriusan Pemerintah Perbaiki Program MBG, Komisi IX DPR Siap Kawal

AKURAT.CO Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG, dan memastikan keamanan pangan bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa, mengatakan pembentukan tim koordinasi merupakan bentuk respons cepat Presiden terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Tim ini akan memperkuat pengawasan, mempercepat evaluasi, serta memastikan penyaluran makanan bergizi berjalan aman dan tepat sasaran.

"Langkah Presiden Prabowo ini adalah bukti nyata kepemimpinan yang cepat tanggap dan berorientasi pada keselamatan anak bangsa. Dengan adanya tim koordinasi, pengawasan program akan lebih ketat dan setiap masalah bisa diselesaikan secara cepat dan terukur," ujar Neng Eem, Kamis (30/10/2025).

Baca Juga: Dukung Gizi Nasional, MAKI Sumut Puji Komitmen PLN Terangi Dapur MBG Seluruh Indonesia

Legislator asal Jawa Barat itu menilai, keberadaan tim tersebut penting untuk melakukan pemantauan harian dan mengantisipasi potensi masalah sejak dini. Dia menyebut, pembentukan tim ini sebagai angin segar dalam perbaikan pelaksanaan program nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Kita tentu tidak ingin kasus-kasus seperti keracunan makanan di sekolah terus terjadi. Dengan adanya tim koordinasi di bawah arahan langsung Presiden, kualitas pengawasan akan semakin kuat," tegasnya.

Neng Eem juga mendukung langkah Presiden Prabowo yang akan segera menerbitkan dua regulasi pelaksanaan program, yakni Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta Perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau dua Perpres itu keluar dan tim koordinasi bekerja harian, itu artinya Presiden sudah menyiapkan sistem yang sangat komprehensif, dari pengawasan hingga pelaksanaan. Ini menunjukkan keseriusan beliau untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang aman dan sehat," katanya.

Baca Juga: BGN Batasi SPPG Hanya Layani Maksimal 3.000 Porsi MBG: Jaga Kualitas Pelayanan

Selain itu, Neng Eem menilai kebijakan tersebut juga menggambarkan komitmen politik Presiden Prabowo dalam menempatkan sektor kesehatan dan gizi anak, sebagai prioritas pembangunan manusia Indonesia.

"Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia. Program makan bergizi ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang sehat dan unggul," ujarnya. 

Dia menambahkan, Komisi IX DPR akan terus mengawal kebijakan ini agar berjalan sesuai harapan publik. "Kami akan mendukung penuh langkah Presiden, karena ini langkah strategis yang berpihak pada rakyat kecil dan masa depan bangsa," pungkasnya.