Ketua DPD Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Sudah Selayaknya Mantan Presiden Diberi Penghargaan

AKURAT.CO Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyatakan dukungannya terhadap usulan pemerintah yang memasukkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai calon penerima gelar pahlawan nasional.

Menurutnya, seluruh mantan Presiden RI yang telah wafat layak mendapatkan penghargaan serupa atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa.

“Kalau saya berpendapat, sudah selayaknya semua mantan Presiden Republik Indonesia yang sudah meninggal, atas jasa-jasanya selama memimpin—terlepas dari dinamika plus minus, pro dan kontra—negara memberikan kesempatan kepada beliau-beliau sebagai pahlawan nasional,” ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sultan menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah memiliki prosedur yang sangat rinci terkait pengusulan gelar pahlawan nasional. Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya proses seleksi kepada mekanisme resmi yang berlaku.

“Kemensos pasti punya role of the game-nya, punya TOR, SOP, dan syarat-syarat yang sangat detail. Tinggal diikuti saja,” tegasnya.

Ia juga menilai perbedaan pendapat yang muncul di publik terkait usulan gelar pahlawan nasional merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Meski begitu, bangsa ini tetap perlu menghargai jasa para pemimpin yang telah berkontribusi bagi negara.

Baca Juga: Uya Kuya Dibebaskan dari Dugaan Pelanggaran Etik, MKD: Video yang Beredar Hasil Editan Warganet

“Beliau pasti sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Demokrasi pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Ada catatan juga wajar. Namanya manusia, nobody’s perfect,” ucapnya.

Sultan menambahkan, Soeharto sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin bangsa dan rakyat Indonesia pada masanya. Karena itu, menurutnya, gelar pahlawan nasional patut diberikan sebagai bentuk penghargaan terakhir atas pengabdiannya.

“Apalagi sekelas kepala negara, kepala pemerintahan, mantan presiden, yang memimpin ratusan juta rakyat. Sudah meninggal, penghargaan terakhir? Pahlawan nasional,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan berkas 40 nama calon penerima gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di Kantor Kemenbud, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Dalam daftar tersebut, sejumlah nama dinilai telah memenuhi syarat, antara lain Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta Marsinah, aktivis dan tokoh buruh asal Nganjuk, Jawa Timur.

“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang sudah memenuhi syarat sejak lima, enam, tujuh tahun lalu. Dan ada beberapa nama yang baru kita bahas dan putuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Marsinah,” kata Gus Ipul.

Usulan tersebut memunculkan pro dan kontra, mengingat sebagian pihak menilai adanya catatan sejarah kelam pada masa Orde Baru, termasuk peristiwa terkait 1998, yang menurut mereka harus tetap diingat publik.