Rapat Pleno PBNU Kubu Gus Yahya Batal, Ini Alasan Utamanya

AKURAT.CO Rencana rapat pleno yang digelar kubu KH Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025), berakhir gagal terlaksana. Meski undangan telah disebarkan dan jadwal sudah ditetapkan pukul 13.00 WIB, rapat tersebut tidak dapat dimulai karena syarat utama forum pleno tidak terpenuhi.

Sejak siang, sejumlah orang sudah tampak hadir di lokasi, bahkan banner bertuliskan “Rapat Pleno PBNU” telah terpasang di Aula Lantai 8. Namun, suasana berubah ketika panitia akhirnya menurunkan banner itu dan menggantinya dengan tulisan “Rapat Koordinasi”.

Gus Yahya menyampaikan bahwa pembatalan pleno terjadi karena Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, tidak hadir. Menurut ketentuan organisasi, rapat pleno harus dipimpin bersama oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Baca Juga: Gus Yahya Setujui Muktamar NU Dipercepat, dengan Syarat Ini

“Saya sampaikan sudah ada 78 personel yang hadir, tetapi setelah kita tunggu ternyata Rais Aam KH Miftachul Akhyar tidak hadir bersama kita. Oleh karena itu, maka tidak mungkin digelar pleno,” ujar Gus Yahya.

Ia menjelaskan bahwa undangan pleno harus ditandatangani bersama unsur Syuriyah dan Tanfidziyah, dan forum mesti dipimpin dua unsur tersebut secara bersamaan. Ketidakhadiran Rais Aam otomatis membuat pelaksanaan pleno tidak sah secara prosedur.

“Karena pada kesempatan hari ini Rais Aam tidak hadir bersama-sama dengan kita, maka tidak mungkin untuk meneruskan forum ini sebagai rapat pleno,” tambahnya.

Atas situasi tersebut, peserta yang hadir sepakat mengubah agenda menjadi rapat koordinasi. Fokus pertemuan dialihkan membahas penanggulangan bencana dan dampak bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.

“Rapat Pleno ini diubah statusnya, karena Rais Aam tidak hadir. Saya belum mendapatkan informasi mengenai sebab ketidakhadiran beliau. Tapi kita telah tunggu sesuai dengan ketentuan, namun beliau tidak hadir. Maka kita nyatakan bahwa tidak mungkin digelar rapat pleno karena Rais Aam tidak hadir, maka kita ubah statusnya menjadi rapat koordinasi,” jelasnya.

Baca Juga: Yahya Cholil Staquf Siap Tempur Jalur Hukum Usai Digulingkan dari Jabatan Ketum PBNU

Dengan pembatalan pleno ini, ketegangan internal terkait dinamika kepengurusan PBNU masih belum menemukan titik temu. Semua pihak kini menunggu langkah selanjutnya dari dua kubu yang tengah berselisih mengenai legitimasi kepemimpinan dan mekanisme pleno organisasi.