Penulisan Ulang Sejarah Tuai Penolakan, Fadli Zon: Perbedaan Pendapat Hal Biasa dalam Demokrasi

AKURAT.CO Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menanggapi munculnya kritik dan penolakan terhadap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang baru diluncurkan. Dia menilai, perbedaan pandangan dalam menyikapi penulisan sejarah merupakan hal yang wajar dan tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi.

Menurutnya, ruang perbedaan pendapat justru menunjukkan dinamika demokrasi yang sehat. Dia menekankan bahwa perbedaan sikap tersebut seharusnya disikapi dengan saling menghormati.

"Saya kira kalau terjadi perbedaan pendapat itu satu hal yang sangat biasa, dan saya kira harus agree to disagree sebagai bagian dari demokrasi kita," kata Fadli, usai peluncuran buku sejarah berjudul Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Minggu (14/12/2025).

Baca Juga: Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Diluncurkan dalam 10 Jilid

Dia juga membantah anggapan bahwa penulisan ulang sejarah memiliki muatan kepentingan politik tertentu. Dia menegaskan, proyek tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk agenda kekuasaan. 

"Saya yakin ini bukan untuk kepentingan politik, ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk merawat memori kolektif bangsa," tutup dia.

Adapun, buku penulisan ulang sejarah ini terdiri atas 10 jilid dengan total 7.958 halaman. Isi buku mencakup perjalanan sejarah Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era demokrasi saat ini. 

Sebagaimana diketahui, proyek penulisan ini sempat mendapat penolakan dan kritik. Penolakannya datang dari sejarawan, akademisi, aktivis, hingga kelompok masyarakat sipil, dengan beberapa pokok keberatan utama:

Baca Juga: SEA Games: Kerja Tim dan Percaya Diri Jadi Senjata Indonesia Bikin Sejarah di Basket 3x3 Putri

1.Kekhawatiran intervensi kekuasaan

Meski pemerintah menyatakan tidak ikut campur, sebagian kalangan khawatir penulisan ulang sejarah berpotensi dipengaruhi kepentingan politik rezim yang sedang berkuasa, terutama dalam pemilihan peristiwa, sudut pandang, dan penekanan narasi.

2. Isu sejarah sensitif belum tuntas

Kritik kuat muncul karena sejumlah peristiwa penting dinilai rawan 'dilunakkan' atau dipinggirkan, seperti:
- Tragedi 1965 dan pelanggaran HAM berat
- Kekerasan negara di berbagai daerah
- Peran militer dan elite politik pada masa tertentu
- Kelompok korban dan aktivis HAM menilai penulisan ulang berisiko mengaburkan fakta dan pengalaman korban.

3. Transparansi metodologi dipertanyakan

Sejumlah sejarawan meminta kejelasan soal metodologi, kerangka teori, sumber arsip, serta mekanisme perdebatan ilmiah. Mereka menilai sejarah harus dibangun lewat proses akademik terbuka, bukan proyek birokratis.

4. Tak mendesak, arsip belum dibuka

Ada pula pandangan bahwa penulisan ulang sejarah belum mendesak selama arsip-arsip negara penting masih tertutup sehingga dikhawatirkan hasilnya tetap tidak lengkap.

5. Trauma atas 'sejarah resmi' Orde Baru

Penolakan juga dipengaruhi pengalaman masa lalu, ketika sejarah dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Ini membuat sebagian kalangan alergi terhadap istilah “penulisan ulang” yang diprakarsai negara.