Menlu Sugiono: Iuran Dewan Perdamaian USD1 Miliar Bersifat Sukarela untuk Rekonstruksi Gaza

AKURAT.CO Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjelaskan iuran sebesar USD1 miliar atau Rp16,74 triliun dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) Charter akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza. 

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan siap berpartisipasi dalam keanggotaan. Dia tak menyebutkan secara gamblang soal apakah Indonesia akan membayar iuran itu atau tidak.

"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," ungkap Sugiono saat ditemui di Kompleks Parlemen usai melakukan rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Baca Juga: Indonesia Berpeluang Bayar Iuran Dewan Perdamaian Dunia Rp16,74 Triliun, Dana dari APBN?

Dia mengatakan, pembentukan BoP Charter bermula dari keinginan untuk menyelesaikan konflik di Gaza, termasuk untuk rekonstruksi. Namun, langkah ini tentunya membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. 

Untuk itu, iuran yang terkumpul dari negara anggota Dewan Perdamaian dibutuhkan untuk pemulihan Palestina.

"Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," ujar dia.

Negara yang membayar iuran bakal dijadikan anggota permanen dari Dewan Perdamaian. Mengingat, negara yang menandatangani piagam hanya tercatat sebagai anggota selama 3 tahun.

Sugiono menegaskan, iuran ini hanya bersifat sukarela dan tidak ada kewajiban bagi negara anggota untuk membayar iuran tersebut. Hal ini tertuang dalam piagam yang diteken pada Kamis (22/1/2026). 

"Enggak, enggak (iuran tidak wajib). Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama tiga tahun. Itu bunyi charter-nya. Tapi kalau misalnya ikut berpartisipasi USD1 miliar itu artinya dia permanen," jelasnya.

Baca Juga: Komisi I DPR: Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Dunia Bukan untuk Ikut Bertempur

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam dewan perdamaian (Board of Peace Charter) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). 

Penandatanganan piagam ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP), sebagai badan internasional baru yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Keikutsertaan Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia, untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.

Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). 

Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis, melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza.