Pemerintah Harus Mitigasi Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Jemaah Umrah

AKURAT.CO Kementerian Haji dan Umrah diminta segera melakukan langkah mitigasi terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia, menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, mengatakan kondisi tersebut berdampak pada penutupan sejumlah ruang udara serta terganggunya jadwal penerbangan internasional.

Untuk itu, pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah untuk memastikan keselamatan jemaah, baik yang sedang berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan.

Baca Juga: Konflik Baru dengan AS - Israel Bikin Diplomasi Nuklir Iran Kian Suram

"Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak," ujar Abdul Wachid di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara perjalanan ibadah dengan otoritas negara. Dia meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bersikap proaktif, serta bertanggung jawab penuh terhadap jemaah yang mereka berangkatkan.

"Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin," tegasnya.

Terkait jemaah yang dilaporkan masih tertahan di sejumlah titik transit, Abdul Wachid memberi tenggat waktu kepada pemerintah untuk menyiapkan langkah darurat.

"Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di tanah suci maupun yang terdampar di negara-negara transit," katanya.

Baca Juga: Iran Buka Opsi Mundur dari Piala Dunia 2026

Dia juga mengingatkan bahwa saat ini telah memasuki bulan suci Ramadan, periode yang biasanya diiringi lonjakan keberangkatan jemaah umrah. Karena itu, Komisi VIII mengimbau masyarakat menunda rencana perjalanan hingga situasi dinyatakan aman.

"Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar," ujar Wachid.

Sebagai penutup, dia memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus memantau perkembangan dan mengawal koordinasi lintas sektoral guna menjamin keselamatan seluruh jemaah Indonesia.