Pasokan Pangan Masih Aman, Mendagri Minta Masyarakat Tak 'Panic Buying'

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memastikan stok pangan nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun bahan bakar minyak (BBM) menjelang Hari Raya Idulfitri.

"Jadi, masyarakat sekali lagi tidak perlu panik. Itu hal yang terpenting, ya. Tidak perlu panic buying. Justru panic buying akan membuat gangguan terhadap rantai suplai," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/3/2026).

Dia juga menepis anggapan bahwa lonjakan angka inflasi Februari secara year-on-year (YoY) sebesar 4,76 persen, terjadi karena kelangkaan bahan pokok di dalam negeri. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa komoditas makanan dan minuman di dalam negeri relatif terkendali.

Baca Juga: Prabowo: Korupsi Bikin Kekayaan Negara Bocor, Indonesia Harus Mandiri Pangan dan Energi

Menurutnya, Indonesia saat ini berstatus swasembada beras dengan cadangan nasional sekitar 4 juta ton yang dinilai sangat mencukupi. Dari sisi intervensi pasar, Perum Bulog masih memiliki sisa cadangan beras, sementara pemerintah baru melepas sekitar 1 juta ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

"Apalagi beras, itu cukup. Cadangan saja yang harusnya dilepas 1,5 juta ton oleh Bulog, itu saja masih tersisa. Kita mempunyai stok lebih kurang 4 juta ton, dan baru dilepas lebih kurang 1 juta ton untuk beras SPHP. Nah, ketersediaan stok beras kita ini cukup," jelasnya.

Tito juga meminta kepala daerah memberikan pernyataan resmi kepada publik untuk menenangkan masyarakat bahwa stok di wilayahnya dipastikan aman. "Nah, tugas kita pemerintah meyakinkan, menenangkan mereka bahwa stok (kita) cukup," ucapnya.

Selain itu, dia juga meminta seluruh kepala daerah memimpin rapat koordinasi dengan distributor dan pengusaha pasar, memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga inflasi. Pemda juga harus aktif melakukan intervensi, melalui Gerakan Pasar Murah guna membantu masyarakat.