Satgas Perumahan: Lahan BUMN Harus Diprioritaskan untuk Program Rumah Rakyat

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong percepatan pembangunan perumahan di Indonesia.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung program pembangunan rumah bagi masyarakat.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa lahan milik BUMN pada dasarnya merupakan aset negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, khususnya program perumahan.

“Pak Prabowo sudah beberapa kali mengatakan bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia. Karena itu tanah tersebut tidak boleh dijual dengan harga pasar. Tanah itu harus diprioritaskan untuk subsidi rakyat, khususnya perumahan,” ujar Hashim saat menghadiri pencanangan pembangunan hunian dalam rangka mendukung program 3 juta rumah di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, arahan tersebut muncul karena adanya kecenderungan sejumlah pihak yang ingin mengambil keuntungan dari nilai komersial tanah milik negara.

Jika lahan BUMN dijual mengikuti harga pasar, maka tujuan negara untuk menyediakan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit tercapai.

Baca Juga: PINTU Catat Lonjakan Trading Tokenisasi Aset Hingga 45% pada Februari 2026

Karena itu, Hashim menegaskan tanah-tanah milik BUMN seharusnya diprioritaskan untuk mendukung program perumahan rakyat.

Selain untuk menyediakan hunian terjangkau, program perumahan juga dinilai memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan program perumahan ini, kita bisa mendorong bahkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen atau lebih,” katanya.

Ia menjelaskan pembangunan perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena melibatkan berbagai sektor industri.

“Begitu banyak sektor akan bergerak, mulai dari semen, mebel, kabel listrik, besi, hingga kayu. Semua sektor tersebut saling terkait,” ujar Hashim.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pembangunan perumahan rakyat tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga memperhatikan kualitas bangunan.

Hashim meminta seluruh pihak terkait memastikan mutu hunian tetap terjaga agar masyarakat yang menerima manfaat program tersebut tidak kecewa.