Evaluasi Ketat SPPG Kunci Jaga Kepercayaan Publik terhadap Program MBG

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan langkah proaktif melalui inspeksi mendadak (sidak) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menjawab tingginya ekspektasi masyarakat.

Selain itu, sidak juga bertujuan memastikan para mitra SPPG mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, terutama terkait aspek kebersihan dan keamanan pangan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG dinilai memiliki dampak luas, seiring meningkatnya dukungan masyarakat dari berbagai lapisan.

Penelitian yang dilakukan Research Institute of Socio-Economic Development di tiga kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan dukungan terhadap program ini terus tumbuh.

Direktur RISED, Fajar Rahmadi, menyebutkan, dukungan masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.

“Dukungan dari masyarakat sudah mulai timbul, sehingga yang perlu dilakukan adalah menjaga dan meningkatkan ekspektasi tersebut. Ketepatan pengantaran, kualitas menu, dan variasi makanan perlu terus dievaluasi agar sesuai standar,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelitian RISED, dukungan terhadap MBG berasal dari berbagai kelompok ekonomi, yakni 85% dari keluarga berpengeluaran di bawah Rp1 juta, 78% dari kelompok Rp1–3 juta, 75% dari Rp3–5 juta, serta 60% dari kelompok Rp5–10 juta.

Meski demikian, pemerintah diingatkan untuk tidak berpuas diri. Tantangan dalam pelaksanaan program MBG perlu segera diatasi agar mampu memenuhi harapan masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Terima Menteri Keamanan Negara China, Perkuat Kerja Sama Keamanan dan Stabilitas Kawasan

Fajar juga mengapresiasi langkah sidak yang dilakukan BGN sebagai upaya menjaga standar layanan.

“Standarisasi SPPG, baik dari sisi menu, proses kerja, maupun higienitas, sangat penting. Jika ada yang tidak memenuhi standar, langkah evaluasi hingga penghentian sementara merupakan langkah tepat,” tegasnya.

Fokus utama sidak meliputi kepatuhan mitra terhadap juknis, kesiapan fasilitas, kebersihan dapur, serta standar keamanan pangan.

SPPG yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi hingga penghentian sementara operasional.

Direktur Wilayah II Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Dony Dewantoro, dalam salah satu sidak meninjau langsung pengelolaan dapur, mulai dari kepatuhan terhadap SOP hingga proses produksi makanan.

Dalam temuannya, ia masih mendapati pekerja yang tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan serta kondisi dapur yang belum memenuhi standar.

“Dari sini saja sudah terlihat kondisi dapurnya. Tempat memasak ada di lantai dan terbuka. Ini harus direlokasi,” tegasnya.

Melalui sidak rutin, BGN berharap seluruh unit pelayanan memiliki standar yang sama dalam menyajikan makanan bergizi yang aman, higienis, dan berkualitas.

Langkah ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan anggaran negara untuk pemenuhan gizi masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.