BKKBN Perketat Pengawasan Harian MBG, Distribusi Diminta Tepat Sasaran Meski WFH

AKURAT.CO Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengimbau seluruh kepala perwakilan BKKBN di tingkat provinsi untuk melakukan pemantauan harian terhadap distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, termasuk di tengah penerapan kebijakan Work From Home (WFH).

Wihaji menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar distribusi MBG berjalan optimal, konsisten, dan berkualitas.

“SPPG perlu dikawal dengan baik, dengan mengedepankan pelayanan dan kualitas pelayanan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Pasal 47, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN memiliki mandat dalam mendistribusikan program MBG.

Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

“Hal ini menjadi kunci dalam memastikan manfaat program MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang menjadi sasaran prioritas,” jelasnya.

Selain itu, koordinasi lintas unit kerja juga terus diperkuat untuk memastikan berbagai program prioritas berjalan berkelanjutan, seperti pelayanan Keluarga Berencana (KB), pemanfaatan aplikasi Elsimil, program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Sekolah Lansia, hingga tindak lanjut Peraturan Pemerintah tentang PP Tunas.

Baca Juga: Perlindungan Anak Jadi Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045

“Saya minta seluruh program prioritas dikawal dengan baik. Dengan begitu, saya yakin Indonesia akan baik-baik saja,” tegasnya.

Terkait kebijakan WFH, Wihaji menegaskan bahwa profesionalitas kerja harus tetap dijaga.

Seluruh pegawai diminta tetap siaga selama jam kerja dan berada dalam radius maksimal 50 meter dari tempat tinggal.

Ia menilai, kebijakan WFH tidak hanya memberikan fleksibilitas kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya.

“Dengan kebijakan WFH, kita bisa menghemat konsumsi BBM hingga 68.000 liter per hari,” ungkapnya.

Wihaji menegaskan, penguatan monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja program tetap adaptif, efektif, dan responsif di tengah dinamika global yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.