106 Ribu Peserta PBI Diaktifkan Kembali, Pemerintah Pastikan Pasien Berat Tetap Terlayani

AKURAT.CO Menteri Sosial (Mensos), Syaifullah Yusuf, memastikan pemerintah tetap menjamin akses layanan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, termasuk yang sempat dinonaktifkan.

Dari sekitar 11 juta peserta PBI yang terdampak penonaktifan, sebanyak 106 ribu di antaranya telah diaktifkan kembali secara otomatis karena masuk kategori pasien dengan penyakit berat atau katastropik.

“Yang 106.000 itu otomatis aktif kembali, karena memiliki penyakit katastropik yang membutuhkan perawatan berkelanjutan,” ujar Syaifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, usai rapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan, kebijakan tersebut diambil agar pasien dengan kondisi serius, seperti yang membutuhkan cuci darah, tetap mendapatkan layanan tanpa hambatan administrasi.

Sementara itu, bagi peserta lainnya, pemerintah memastikan layanan kesehatan tetap dapat diakses, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Sisanya dari 11 juta itu tetap diberikan pelayanan kesehatan jika memang memerlukan perawatan,” jelasnya.

Gus Ipul juga menekankan bahwa tidak boleh ada penolakan terhadap pasien, terutama dalam kondisi darurat.

“Yang memerlukan perawatan di rumah sakit tidak boleh ditolak. Harus tetap dilayani,” tegasnya.

Baca Juga: Mengapa Daun Menguning Saat Kemarau? Ini Penjelasan Ilmiahnya

Terkait pembiayaan, ia memastikan pemerintah akan menanggung biaya layanan melalui koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

“Pembiayaan nanti akan diatur bersama. Yang penting pasien dilayani terlebih dahulu,” katanya.

Menanggapi laporan penolakan pasien, Gus Ipul mengaku hingga kini belum menerima data konkret dari BPJS Kesehatan.

“Sampai hari ini, dari BPJS Kesehatan belum ada laporan pasien yang ditolak karena statusnya dinonaktifkan,” ujarnya.

Meski demikian, ia membuka ruang untuk menindaklanjuti jika ditemukan kasus di lapangan.

“Kalau ada informasi, tentu akan kami cek dan pastikan. Karena sudah menjadi keputusan bersama, tidak boleh ada penolakan,” lanjutnya.

Di sisi lain, Gus Ipul mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemutakhiran data penerima bantuan agar penyaluran subsidi semakin tepat sasaran.

“Kami mengundang masyarakat untuk ikut memperbarui data agar lebih akurat,” ujarnya.

Menurutnya, transparansi data menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

“Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Justru kita buka agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi,” pungkasnya.