Pakar Apresiasi Langkah Bahlil Amankan Pasokan Energi dari Rusia: Langkah Taktis yang Masuk Akal
AKURAT.CO Kalangan akademisi dan peneliti energi menilai langkah pemerintah menjalin kerja sama pasokan energi dengan Rusia sebagai keputusan strategis di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Kesepakatan yang dicapai melalui pertemuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev mencakup suplai minyak mentah (crude), LPG, hingga pengembangan fasilitas penyimpanan (storage).
Peneliti Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ridho Hantoro, menilai, tambahan pasokan dari Rusia merupakan langkah taktis untuk memperkuat diversifikasi energi nasional.
“Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah yang masuk akal untuk memperluas opsi pasokan sekaligus mengurangi risiko ketergantungan pada sumber impor tertentu,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Menurut Ridho, rencana pembangunan fasilitas penyimpanan justru menjadi poin krusial dalam kerja sama tersebut.
Ia menilai penguatan infrastruktur storage akan memberikan dampak jangka panjang terhadap ketahanan energi nasional.
“Pembangunan storage adalah langkah yang lebih fundamental karena memperkuat sistem ketahanan energi, bukan sekadar menambah volume pasokan,” katanya.
Meski demikian, Ridho mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini harus diukur dari implementasi teknis di lapangan.
Beberapa indikator penting antara lain harga yang kompetitif, kesesuaian jenis crude dengan kilang domestik, hingga efektivitas pasokan LPG dalam menekan impor.
“Keberhasilan tidak diukur dari capaian diplomatik, tetapi dari hasil konkret di lapangan—apakah harga kompetitif, crude sesuai dengan kilang, dan apakah pasokan benar-benar memperkuat ketahanan energi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kerja sama ini harus dilihat sebagai bagian dari strategi transisi energi, bukan solusi jangka panjang.
“Indonesia tetap perlu memperkuat produksi domestik, meningkatkan kapasitas kilang, efisiensi konsumsi BBM, hingga mendorong bioenergi dan elektrifikasi. Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar masalah,” jelasnya.
Pandangan serupa disampaikan dosen dan peneliti kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ahmad Nizar Hilmi.
Ia menilai kerja sama ini tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global.
“Kerja sama ini perlu dilihat dalam konteks geopolitik energi global, bukan sekadar solusi teknokratis untuk menambah pasokan,” ujarnya.
Meski berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi kebijakan lain, Nizar menilai langkah pemerintah tetap relevan sebagai upaya stabilisasi jangka pendek.
“Menjaga suplai dan harga energi tetap stabil sangat penting untuk meredam tekanan inflasi dan dampak sosial. Ini langkah pragmatis, tetapi harus diiringi reformasi struktural di sektor energi,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
