Gibran Tinjau Pengembangan Fasilitas Bandara Douw Aturure Jadi Standar Boeing

AKURAT.CO Wakil Presiden, Gibran Rakabuming, meninjau langsung pengembangan Bandara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, untuk memastikan kesiapan infrastruktur transportasi udara dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya konektivitas udara di kawasan timur Indonesia, sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan dan membuka akses wilayah terpencil.
Kepala Bidang Penerbangan Kepala Bidang Penerbangan/Bandar Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong, mengatakan bandara ini dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Nabire dengan berbagai fasilitas, baik di sisi udara maupun sisi darat.
Baca Juga: Ketua DPC Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora Tewas Ditikam di Bandara, Ini Kronologinya
"Bandara ini memiliki fasilitas sisi udara seperti runway, apron (area parkir pesawat), taxiway (jalan untuk pesawat), runway strip (area kosong pengaman di kiri-kanan dan ujung runway), serta fasilitas sisi darat seperti terminal penumpang, terminal kargo, powerhouse (pusat listrik bandara), dan beberapa bangunan penunjang lainnya," kata Samuel, Senin (20/4/2026).
Seiring berkembangnya Nabire sebagai ibu kota provinsi, kebutuhan penerbangan meningkat sehingga dibutuhkan pesawat yang lebih besar. Untuk itu, Pemerintah Papua Tengah telah melakukan MoU dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait pengembangan bandara ini, dan turut berpartisipasi dalam pembangunannya.
Dia juga memaparkan bahwa pembangunan telah dilakukan secara bertahap, di mana Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut mendukung dengan memperpanjang runway dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter.
"Berkat pembangunan tersebut, bandara Nabire sudah bisa didarati pesawat jenis Boeing, namun beberapa fasilitas bandara masih menggunakan standar untuk pesawat jenis ATR," ungkapnya.
Dia menekankan perlunya pengembangan lanjutan, karena terminal yang ada saat ini masih standar ATR, sehingga perlu diperluas agar sesuai dengan standar Boeing. Pengadaan mobil pemadam kebakaran juga perlu ditingkatkan dari kategori untuk ATR menjadi standar Boeing, serta beberapa item lainnya.
Baca Juga: Penumpang Kereta Bandara Tembus 3,74 Juta, KAI Catat Pertumbuhan Positif
"Untuk itu diperlukan pengembangan ke depan seperti pelebaran runway, perluasan apron, pengembangan terminal, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya," ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres menekankan pentingnya percepatan pengembangan Bandara Douw Aturure agar mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan transportasi udara di Papua Tengah.
Dia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan pembangunan infrastruktur bandara berjalan optimal. Sehingga dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang ekonomi dan investasi bagi masyarakat setempat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









