Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mendagri Ultimatum Pemda Jangan Korupsi

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyoroti masih adanya kasus korupsi dan pemborosan anggaran yang berpotensi memengaruhi citra kepala daerah secara luas. Dia pun mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Dalam arahannya pada forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dia menekankan bahwa dua hal yang perlu menjadi perhatian utama adalah praktik korupsi dan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

"Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan," Kata Tito, dikutip Selasa (21/4/2026).

Baca Juga: Staf PBNU Mangkir, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Dia menjelaskan, persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah daerah (Pemda).

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan antara daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, kepercayaan yang terjaga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Kendati demikian, dia mengapresiasi banyaknya kepala daerah yang telah bekerja dengan baik dan menghadirkan berbagai inovasi. Namun menurutnya, capaian positif tersebut kerap tertutupi oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat menyebar atau viral.

Dia mencontohkan analogi sederhana, bahwa ratusan ribu orang dapat bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan yang menjadi perhatian publik dapat membentuk persepsi yang kurang berimbang.

Karena itu, pihaknya mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Baca Juga: KPK Periksa Anggota DPRD hingga Pimpinan Bank Jateng dalam Kasus Korupsi Pengadaan di Pekalongan

Selain penguatan tata kelola, Mendagri juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi perlu berjalan seiring dengan keterbukaan informasi serta publikasi kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah pusat terus mendorong penguatan integritas di daerah. Hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah sangat ditopang oleh kepercayaan, yang dibangun melalui kinerja yang baik serta persepsi publik yang positif.

"Ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif," ujarnya.