Integrasi Kebijakan Masih Lemah, Program Tumpang Tindih hingga Anggaran Tak Efisien

AKURAT.CO Komisi II DPR RI menyoroti masih lemahnya integrasi kebijakan dalam pembangunan nasional, meski capaian kinerja pemerintah dinilai cukup signifikan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan jadi persoalan mendasar.

"Negara ini tampak bekerja sangat keras—tetapi belum selalu bekerja sebagai satu tubuh. Ia bergerak, tetapi belum tentu searah. Dia membangun, tetapi belum tentu menyatu," ujar Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, persoalan utama pembangunan saat ini bukan lagi pada kekurangan program, melainkan lemahnya arsitektur kebijakan yang menghubungkan berbagai sektor dan lembaga.

Baca Juga: Prabowo Bertemu Luhut Bahas Skenario Kebijakan untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

Azis menyoroti pentingnya perbaikan pada aspek data sebagai fondasi utama kebijakan. Sistem data yang belum terintegrasi antar kementerian, membuat pengambilan keputusan menjadi tidak optimal.

"Bagaimana mungkin kebijakan bisa tepat sasaran jika realitas yang menjadi pijakannya sendiri belum utuh?" katanya.

Dia menilai, kondisi tersebut membuat negara seolah berjalan dalam keterbatasan informasi, sehingga berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Selain itu, Azis juga mengkritik masih terjadinya fragmentasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, koordinasi yang selama ini berjalan belum cukup untuk menghasilkan integrasi yang utuh.

"Akibatnya sederhana, tetapi mahal: program saling tumpang tindih, anggaran tidak efisien, dan hasil tidak mencapai potensi terbaiknya," jelasnya.

Baca Juga: Kelas Menengah Menjerit Usai Harga Naik Serempak, Ini Kebijakan Konkret Yang Dibutuhkan

Dia pun mendorong agar peran kementerian koordinator diperkuat sebagai 'arsitek' kebijakan, bukan sekadar penghubung administratif.

Dalam sektor pangan, Azis mengapresiasi capaian produksi beras nasional yang meningkat, namun mengingatkan bahwa perencanaan belum sepenuhnya berbasis pada kondisi riil di lapangan.

"Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi cara kita merancang kebijakan—terlalu cepat menetapkan target, tetapi belum cukup dalam memahami kondisi," ujarnya.