May Day Jadi Momentum Evaluasi, DPRD Jakarta Siapkan Penguatan Kebijakan Pro Buruh

AKURAT.CO Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, menyoroti ketimpangan antara laju ekonomi dengan kesejahteraan pekerja di Jakarta. Dia pun berjanji memperjuangkan kondisi buruh di Jakarta yang masih jauh dari ideal.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak otomatis menetes ke buruh. Masih banyak pekerja yang hidup di batas minimum, bahkan tidak sedikit yang upahnya tergerus kebutuhan hidup kota yang terus naik," kata Yuke kepada wartawan, Jumat (1/5/2026).

Dia juga mengkritik praktik hubungan kerja yang dinilai eksploitatif. Sistem kerja outsourcing dinilai hanya merugikan pekerja.

Baca Juga: Dasco Bertemu Perwakilan Buruh, Bahas Satgas PHK hingga Sistem Outsourcing

"Kami menemukan pola kerja kontrak berulang dan outsourcing yang dipakai untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap buruh. Ini bukan lagi kasus sporadis, tapi sudah menjadi pola yang harus dihentikan," tegasnya.

Menurutnya, lemahnya pengawasan membuat pelanggaran ketenagakerjaan kerap berulang tanpa sanksi tegas. "Kalau pengawasan lemah, perusahaan akan terus mencari celah. Buruh yang akhirnya menanggung risiko, dari jam kerja berlebih hingga minimnya jaminan sosial," ujarnya.

Dia menyoroti kondisi pekerja informal di Jakarta yang semakin besar namun belum diimbangi regulasi memadai. Pekerja platform digital, kurir, hingga pekerja lepas menjadi tulang punggung ekonomi kota, tapi perlindungannya masih abu-abu.

"Ini ironi yang harus segera diselesaikan," kata Yuke.

Sebagai langkah konkret, DPRD Jakarta akan mendorong pengetatan regulasi dan pengawasan. DPRD Jakarta akan mrndorong audit ketenagakerjaan secara berkala dan transparan, serta memastikan sanksi benar-benar dijalankan bagi pelanggar.

Selain itu, DPRD Provinsi Jakarta juga menyiapkan inisiatif kebijakan yang lebih progresif. Seperti skema perlindungan sosial daerah yang lebih inklusif, termasuk untuk pekerja informal dan gig worker, agar mereka punya jaring pengaman yang jelas.

Dia juga menekankan pentingnya intervensi pada aspek upah dan biaya hidup. Upah layak bagi seluruh pekerja bukan hanya menjamin kehidupan, jauh dari itu akan membuat iklim industri menjadi lebih baik.

Baca Juga: Momen Tanpa Sekat Prabowo dengan Buruh: Buka Baju Safari hingga Peluk Para Pekerja

"Ke depan, kebijakan pengupahan harus lebih realistis terhadap biaya hidup Jakarta. Tidak cukup hanya mengikuti formula, tapi harus benar-benar menjawab kebutuhan riil buruh," katanya.

Yuke memastikan DPRD akan memperkuat keberpihakan politik anggaran bagi buruh. "Kami ingin APBD Jakarta hadir untuk buruh, baik dalam bentuk subsidi layanan dasar, pelatihan kerja, maupun perlindungan sosial yang konkret," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menegaskan Hari Buruh Internasional (May Day) harus dimaknai sebagai perjuangan historis melawan ketidakadilan ekonomi.